Pemerintah Pastikan Kesiapan Pemilihan Suara Ulang

Pemerintah memastikan seluruh persiapan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang telah berjalan maksimal. Kesiapan ini mencakup koordinasi antarinstansi, distribusi logistik, serta pengawasan di lapangan guna menjamin proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan sesuai hukum. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI (Purn)…

Read More

Pemerintah bersama DPR Pastikan Pembahasan RKUHAP Berjalan Terbuka dan Transparan

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menegaskan komitmen bahwa pembahasan RKUHAP berlangsung terbuka dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hal ini sekaligus membantah sejumlah narasi yang menyebutkan bahwa proses legislasi dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan publik dan telah menyiarkan rapat-rapat pembahasan…

Read More

Program MBG Menopang Masa Depan Anak Papua

Oleh: Maria Yoman *) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua bukan hanya sekadar agenda pemenuhan nutrisi anak-anak, tetapi merupakan representasi dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) dari akar rumput. Melalui pendekatan yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, MBG menjadi bagian dari strategi besar pembangunan berkeadilan di kawasan timur Indonesia….

Read More

MBG Langkah Nyata Membangun Generasi Sehat di Papua

Papua – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di Papua melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menekankan pentingnya program ini dalam menyediakan gizi seimbang bagi generasi muda Papua. “Program MBG ini merupakan representasi dari komitmen pemerintah dalam membangun SDM dari akar rumput. Fokus utama harus…

Read More

Sekolah Rakyat Wujudkan Pendidikan Inklusif Demi Masa Depan Bangsa

Oleh: Rafif Ramadhan)* Sekolah Rakyat digagas sebagai bagian dari Instruksi Presiden No.8 Tahun 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos), untuk menyediakan pendidikan berkualitas setara sekolah unggulan bagi masyarakat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Program ini dapat berjalan melalui koordinasi lintas kementerian terutama antara Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan…

Read More

Program Sekolah Rakyat Permudah Akses Pendidikan Berkualitas bagi Generasi Muda

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat. Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus membentuk generasi muda Indonesia yang unggul secara intelektual, berintegritas tinggi, serta memiliki akhlak mulia. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka,…

Read More

Pemerintah Manfaatkan Sekolah Rakyat untuk Edukasi Bijak Gunakan Teknologi Digital

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanfaatkan keberadaan Sekolah Rakyat sebagai sarana strategis untuk memperluas edukasi literasi digital kepada generasi muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap penggunaan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif. Kepala Badan Pengembangan…

Read More

Pembahasan RKUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan

Oleh: Raka Mahadewa )* Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai babak penting dengan dibahasnya RKUHAP secara terbuka dan inklusif. Upaya ini bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. RKUHAP hadir sebagai pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum acara pidana, yang telah…

Read More

DPR Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil dalam RKUHAP

Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI. Ia menepis kekhawatiran sebagian kalangan sipil yang menilai pasal tersebut membuka ruang militer masuk ke…

Read More

Mengapresiasi Persiapan Matang Pemerintah Kawal Kesuksesan PSU 2025

Oleh : Andi Ramli Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025 menjadi perhatian besar pemerintah pusat dan daerah. Dengan rentetan tahapan yang sudah mendekati puncaknya, kini seluruh pihak diharapkan mampu menjaga stabilitas serta memastikan penyelenggaraan berjalan demokratis, tertib, dan damai. Hal ini menjadi momentum penting dalam pembuktian bahwa demokrasi…

Read More