Tokoh Adat Tolikara Imbau Warga Tolak Demo dan Aksi Anarkis

Tolikara – Gelombang seruan menjaga keamanan dan ketertiban kembali menggema dari tanah Papua. Para tokoh adat di Kabupaten Tolikara menegaskan pentingnya menjauhkan masyarakat dari ajakan demonstrasi maupun tindakan anarkis yang berpotensi merugikan kepentingan bersama. Imbauan ini lahir dari kesadaran kolektif untuk menjaga Tolikara sebagai kota injil yang damai dan harmonis. Tokoh Adat Tolikara, Victor Kogoya,…

Read More

Tokoh Papua Imbau Warga Menolak Provokasi dan Menjaga Kedamaian

Oleh: Lusi Wenda *) Imbauan untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Papua semakin menguat. Tokoh-tokoh adat dan agama menekankan bahwa stabilitas wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, melainkan juga kewajiban moral setiap warga. Seruan ini hadir di tengah dinamika situasi nasional yang kerap memunculkan aksi demonstrasi di sejumlah kota besar, yang…

Read More

Pasca PSU Warga Dihimbau Tidak Mudah Terpengaruh Hoaks

Oleh : Robby Purnomo )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan proses demokrasi yang penting dalam memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga dan suara masyarakat benar-benar terakomodasi. Meski terdapat dinamika dalam pelaksanaan, sejauh ini situasi di lapangan dapat dikatakan relatif terkendali. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen yang terus…

Read More

Pemerintah Imbau Masyarakat Tetap Tenang dan Kondusif Pasca PSU 

Oleh : Tania Ditrajaga )* Gelombang dinamika politik yang mengemuka pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah terbukti tidak mengurangi penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik di Kalimantan Tengah maupun Papua, proses demokrasi yang dijalankan sesuai koridor hukum dinilai telah menjadi penegasan bahwa mekanisme konstitusional tetap dijadikan…

Read More

Pemerintah Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Payung Hukum Progresif Merespons Aspirasi 17+8

Oleh: Bara Winatha*) Perampasan aset hasil tindak pidana telah lama menjadi perhatian publik, terutama ketika maraknya praktik korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan terorganisir yang merugikan negara. Upaya menghadirkan regulasi yang mampu menjadi payung hukum progresif semakin mendesak seiring dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan hukum nasional yang terus berkembang. Pemerintah bersama DPR berkomitmen mendorong Rancangan Undang-Undang…

Read More

RUU Perampasan Aset Jadi Pilar Baru Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Respon Konkret 17+8

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada September 2025 mengambil langkah penting dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Kebijakan ini lahir di tengah meningkatnya tekanan publik, terutama melalui gelombang protes dan tuntutan masyarakat yang dikenal sebagai “17+8”. Publik menuntut respons nyata terhadap…

Read More

Indonesia Perlu Belajar Menjaga Stabilitas dari Gejolak Nepal

Jakarta, Gelombang demonstrasi di Nepal berakhir tragis dengan korban jiwa, kerusakan fasilitas negara, hingga pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi banyak negara, termasuk Indonesia, tentang pentingnya menjaga stabilitas politik dan merespons aspirasi publik dengan bijak. Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menilai krisis Nepal patut dijadikan pembelajaran. Ia menekankan,…

Read More

Berkaca dari Nepal, Aksi Brutal Tidak Menyelesaikan Masalah

Oleh: Citra Anggraini Kerusuhan politik di Nepal pada September 2025 menjadi salah satu tragedi paling serius dalam sejarah negeri Himalaya tersebut. Aksi demonstrasi yang semula berangkat dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemblokiran media sosial berubah menjadi gelombang kemarahan massal.  Massa bukan hanya menuntut pencabutan kebijakan, tetapi juga melampiaskan amarah dengan cara-cara brutal yang merugikan banyak pihak….

Read More

Krisis Nepal Ingatkan Indonesia Tentang Bahaya Hoaks

Oleh: Jaya Putra Suasana politik Nepal kembali bergejolak setelah aksi unjuk rasa besar-besaran melanda Kathmandu dan kota-kota lain pada awal September 2025. Aksi ini dipelopori anak muda Gen Z, yang marah atas kebijakan pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, hingga X. Pemerintah setempat beralasan pemblokiran dilakukan karena perusahaan…

Read More

Aparat Tindak Sindikat Judi Daring Internasional, Sita Aset Rp16,4 Miliar

*) Oleh : Ammar Aditya Pengungkapan sindikat judi daring internasional oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri merupakan capaian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan digital di Indonesia. Kasus ini menegaskan bahwa praktik judi daring bukan sekadar hiburan ilegal, melainkan jaringan kejahatan transnasional yang mengancam ketertiban masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi, modus pelaku kian kompleks,…

Read More