Kebijakan RUU KUHAP Dukung Supremasi Hukum Nasional

Oleh: Nisa Amalia )* Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menandai babak baru dalam penguatan sistem hukum nasional. Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga berkeadilan secara substansial. Upaya untuk merevisi…

Read More

Pengesahan RUU KUHAP Dorong Kepastian dan Kepatuhan Hukum

Oleh: Andi Suryatma )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunjukkan langkah tegas dalam mendorong penguatan sistem hukum nasional melalui percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Langkah ini bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan normatif, tetapi lebih jauh merupakan manifestasi nyata dari agenda…

Read More

Pemerintah Terus Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Hadapi Kebijakan Tarif Trump

JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus mengedepankan kepentingan nasional dalam proses negosiasi menanggapi kebijakan tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, kebijakan resiprokal yang telah diumumkan oleh Trump pada awal April 2025 tersebut menaikkan tarif impor di Indonesia hingga 32 persen dan menimbulkan dampak signifikan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator…

Read More

Mendukung Langkah Cepat Pemerintah Respon Dinamika Tarif Trump dengan Negosiasi

JAKARTA — Berbagai pihak mendukung penuh bagaimana gerak langkah cepat dari pemerintah dalam merespon terjadinya dinamika akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan memilih jalur negosiasi ketimbang retaliasi.Tim negosiasi tarif dagang Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah…

Read More

Strategi Pemerintah Negoisasi Tarif Trump Buka Peluang Transformasi Ekonomi Nasional

Oleh : Aldia Putra )* Pemerintah Indonesia melangkah tegas dalam merespons kebijakan tarif dagang yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) awal April 2025. Alih-alih memilih jalan retaliasi, pemerintah lebih mengutamakan pendekatan diplomatik dengan menginisiasi negosiasi strategis yang kini memasuki tahap teknis.  Berkat negosiasi yang pemerintah RI lakukan dengan Amerika Serikat, hal tersebut membantu semakin mendorong terwujudnya…

Read More

Pemerintah Terus Lakukan Langkah Strategis Cegah Pelemahan Ekonomi

Oleh :Andika Pratama )* Dalam situasi global yang tidak menentu, pemerintah Indonesia terus menunjukkan kewaspadaan tinggi dan kesigapan dalam merespons berbagai tekanan eksternal yang berpotensi melemahkan ekonomi nasional. Ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas global menjadi tantangan nyata yang menguji daya tahan ekonomi negara. Namun demikian, langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah sejauh…

Read More

Inovasi dan Digitalisasi Jadi Kunci Ekonomi Indonesia Hadapi Badai Global

Oleh : Ricky Rinaldi Di tengah gejolak ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia menunjukkan ketahanan dan daya saingnya dengan mengandalkan dua kunci utama: inovasi dan digitalisasi. Pemerintah secara aktif mendorong transformasi digital di berbagai sektor untuk memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses ke layanan serta peluang ekonomi. Transformasi digital bukan hanya sekadar respons…

Read More

Revisi UU UMKM Disiapkan untuk Perluas Perlindungan dan Inklusi Pelaku Usaha

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI tengah menyusun langkah strategis dalam merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memperkuat peran UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Komitmen ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati Zainal Paliwang. Rahmawati menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap UU UMKM bagi pelaku…

Read More

Pemerintah Perluas Perlindungan Usaha Lewat Revisi UU UMKM

Jakarta – Dukungan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menguat. Pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan menilai revisi tersebut krusial untuk menjawab dinamika lapangan dan memperluas perlindungan serta pemberdayaan terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa UMKM adalah fondasi utama…

Read More

Revisi UU UMKM Wujudkan Ekosistem Usaha Mikro yang Lebih Kuat dan Kompetitif

Oleh : Andri Lesmana )* Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menopang perekonomian nasional semakin tak terbantahkan. UMKM bukan hanya menjadi tulang punggung perekonomian, tetapi juga menjadi tempat inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam semangat memperkuat sektor ini, revisi Undang-Undang UMKM menjadi langkah…

Read More