Menteng, Jakarta - Indonesia

Alih Status Pegawai KPK Amanat UU

Oleh: Alfisyah Dianasari Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah amanat Undang-Undang, karena sudah jelas payung hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa perubahan status mereka adalah instruksi dari pemerintah, bukan balas dendam dengan motif pribadi. Seluruh rangkaian tes dan prosesinya sudah sesuai dengan peraturan dan sangat objektif. Saat pegawai KPK diubah statusnya jadi aparatur sipil negara,

UU Cipta Kerja Mudahkan Pelayanan Publik

Oleh : Putu Raditya )* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berupaya untuk mempercepat pelayanan publik meski di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan pengesahan undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang menuntut semua hal serba ringkas dan cepat. Tjahjo Kumolo selaku Menpan RB menuturkan, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, penjabaran reformasi

UU Cipta Kerja Cegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh : Lisa Pamungkas )* Aturan turunan UU Cipta Kerja telah disahkan, dan UMKM bisa ikut pengadaan barang dan jasa hingga transaksi sebesar 15 milyar rupiah. Selain menguntungkan pengusaha UMKM, aturan turunan ini juga mencegah korupsi saat pengadaan. Penyebabnya karena prosesnya dlakukan secara terbuka melalui situs, sehingga meminimalisir KKN. Pengadaan adalah proses untuk mendapatkan barang

UU Cipta Kerja Mendorong Kesejahteraan Rakyat

Oleh : Aldia Putra )* Kondisi keuangan di Indonesia sempat terpuruk akibat dahsyatnya badai corona. Pemerintah berusaha mengubahnya dengan meresmikan UU Cipta Kerja. Jika UU ini diterapkan dengan baik, maka akan jadi stimulus keuangan yang baik. Karena mendorong masuknya investasi dan memudahkan perdagangan ekspor.  Masa pandemi yang berlangsung hampir setahun ini membuat banyak orang stress

UU Cipta Kerja Mempermudah Pendirian Usaha

Oleh : Dodik Prasetyo )* Jumlah pengusaha di Indonesia masih 3%. Persentase ini sangat minim, karena kita butuh lebih banyak pebisnis untuk menggerakkan roda ekonomi negeri. Untuk mendukung rakyat yang akan mendirikan usaha, maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja dengan klaster kemudahan berusaha dan UMKM. Mereka mendapat banyak keuntungan. Dunia bisnis sangat dinamis dan membuat

Omnibus Law Cipta Kerja Pengganti Produk Hukum Lama

Oleh : Edi Jatmiko )* Omnibus Law Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk menyederhanakan regulasi. Selain mengganti produk hukum yang sudah lama, Omnibus law diharapkan mampu memangkas regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Pada tahun 2014 hingga November 2019, tercatat sebanyak 10.180 regulasi telah diterbitkan. Regulasi tersebut terdiri dari

Penanganan Covid-19 Terganggu Hoax

Oleh : Abdul Kaffa )* Hoax seputar Covid-19 terindikasi masih termonitor di masyarakat, khususnya melalui media sosial. Masih adanya penyebaran kabar bohong ini tidak saja membahayakan masyakat, namun juga menurunkan kepercayaan terhadap Pemerintah sehingga menghambat penanganan Covid-19. Corona adalah penyakit yang sampai sekarang belum ada vaksinnya. Penyakit ini membuat orang-orang jadi super waspada, karena mereka

Kebijakan Omnibus Law Percepat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Oleh : Muhammad Yasin )* Penyebaran virus Corona atau Covid-19 telah memukul perekonomian nasional. Masyarakat pun mendesak agar DPR segera membahas Omnibus Law Cipta Kerja yang diyakini mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial akibat terdampak wabah penyakit. Pemerintah dibawah naungan Presiden Joko widodo telah membuat terobosan untuk memangkas regulasi yang menghambat, salah satunya melalui omnibus