Menteng, Jakarta - Indonesia

UU ITE Masih Diperlukan didukung Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak akan dicabut, sebab menurutnya UU ITE masih sangat diperlukan di Indonesia. Keputusan tersebut setelah Tim Kajian UU ITE selesai menggelar pengkajian yang dilakukan dengan cara mendengarkan aspirasi seluruh pihak. Selanjutnya pemerintah akan

Dr Suriyanto Ajak Masyarakat Sosialisasikan Bermedsos Sehat dan Beretika

JAKARTA – Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mendapat sambutan positif dari Dr Suriyanto. Akadamisi yang mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta ini menilai revisi memang harus dilakukan. Menurut Suriyanto, meski UU tersebut tidak membatasi kebebasan berpendapat dan mengancam demokrasi. Namun sejumlah pasal bermasalah diminta untuk dicabut

Eksekutif, Legislatif dan Civil Society Sepakat Revisi UU ITE

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari ICJR, LBH Pers, IJRS, ELSAM, SAFENet, YLBHI, Kontras, PBHI, Imparsial, LBH Masyarakat, AJI, ICW, LeIP, LBH Jakarta, Greenpeace Indonesia, PUSKAPA, Rumah Cemara, Koalisi Perempuan Indonesia dan WALHI telah memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk membuka ruang revisi bagi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Anggota Komisi I DPR dari

Warganet Mendukung Wujudkan Kemajuan Indonesia

Oleh : Aditya Akbar )* Warganet di Indonesia masuk 5 besar dalam pengguna terbanyak di media sosial. Alangkah baiknya kemudahan interaksi di Instagram dan Facebook kita gunakan untuk menyokong program pemerintah. Baik di bidang ekonomi maupun kesehatan. Kampanye positif akan memiliki efek positif juga dan membawa kemajuan bagi Indonesia. Pemerintah terus membuat berbagai program untuk