Portal Berita Nusantara
Oleh : Andi Kurniawan )* UU Cipta Kerja adalah senjata ampuh dalam menghadapi ketidakpastian global. Dengan adanya regulasi tersebut, investasi dapat semakin mudah dilakukan yang berdampak positif pada stabilitas perekonomian nasional. Pada akhir 2020, pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja. UU ini sangat revolusioner karena memiliki berbagai klaster di dalamnya, yang menguntungkan bagi seluruh rakyat. Pemerintah
Oleh : Raditya Rahman )* Sebuah negara layak disebut memiliki pertumbuhan ekonomi inklusif setidaknya ada beberapa indikator, seperti berkurangnya angka kemiskinan, turunnya ketimpangan distribusi pendapatan, serta terserapnya tenaga kerja. Seluruh indikator tersebut rupanya sudah diatur di dalam undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pemerintah telah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. Melalui strategi
Oleh : Deka Prawira )* UU Cipta Kerja mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Di antaranya melalui kemudahan perizinan dan regulasi yang disederhanakan. Selain itu, UMKM juga dibantu pemasarannya melalui pendampingan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Pandemi membuat perekonomian sedikit bergoncang, termasuk pengusaha UMKM. Mereka sempat terengah-engah dalam menjalankan bisnisnya, karena daya
Oleh : Andhika Kurniawan )* Pemerintah telah menginisiasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk mempermudah perizinan. Beragam kemudahan tersebut diharapkan dapat menjadi magnet bagi investasi asing, sehingga lapangan kerja akan semakin terbuka lebar. Indonesia sedang berjuang memperbaiki keadaan ekonomi setelah didera pandemi selama 2 tahun lebih. Salah satu caranya adalah dengan investasi asing. Penanaman modal akan
Oleh : Raditya Rahman )* Indonesia memiliki banyak wilayah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). KEK sangat efektif karena lokasinya terpadu dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, KEK akan meningkatkan investasi, terutama penanaman modal asing, karena dikelola dengan profesional. KEK juga menyerap tenaga kerja karena merupakan industri padat karya. Realisasi investasi Indonesia pada triwulan ke-2 tahun
Oleh : Aulia Hawa )* Pemerintah menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat, khususnya bagi para pekerja dan buruh dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang memang terbukti ampuh dalam mengatasi segala permasalahan mengenai regulasi tumpang tindih yang sebelumnya ada. Sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk bisa menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh : Alfisyah Kumalasari )* Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang tak luput dari perhatian pemerintah, keberadaan UMKM telah berhasil menggeliatkan perekonomian di daerah serta mampu menyerap tenaga kerja. Tentu saja para pelaku UMKM harus mendapatkan kemudahan serta perlindungan dalam mengembangkan usahanya. Dari aspek perizinan, pemerintah telah memfasilitasi 1,3 juta usaha mikro dan
Oleh : Raditya Rahman )* Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan amar putusan terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja, di mana UU tersebut harus direvisi karena dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Meski demikian naskah akademis perbaikan UU Ciptaker akan segera rampung, sehingga beragam permasalahan akan teratasi dengan terbitnya UU Ciptaker. Perbaikan yang dilakukan mencakup metode omnibus sebagai cara dan
Oleh : Kurnia Sandi )* Tidak hanya investasi dan pendirian usaha saja yang dipermudah, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga mempermudah pendirian Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa UU Ciptaker mendukung pengembangan koperasi di Indonesia. Sebelumnya, aturan untuk mendirikan koperasi salah satunya adalah adanya jumlah minimal anggota yang berjumlah 20 orang, namun UU Cipta Kerja memangkasnya
Oleh : Deka Prawira )* Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan terobosan Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini tumpang tindih. Selain mempermudah investasi, regulasi tersebut juga melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup. Banyak isu liar yang muncul di publik yang mengatakan bahwa pekerja kontrak ditekan haknya dan dipinggirkan. Nyatanya justru berbanding terbalik. Pada pasal