TWK

  • Tag : TWK

Protes TWK Dapat Diselesaikan Melalui Jalur Hukum

Oleh: Asep Maulana )* Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih saja diprotes oleh sebagian orang. Mereka seharusnya langsung membawanya ke jalur hukum, bukannya hanya protes di media sosial. KPK benar-benar menjadi buah bibir ketika para pegawainya diangkat jadi ASN, penyebabnya karena mereka harus melaksanakan ujian bernama tes wawasan kebangsaan (TWK). Ada saja yang nyinyir dan curiga

TWK Meningkatkan Integritas Pegawai KPK

Oleh : Aditya Yuliardi )* Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan tes standar calon PNS guna memperoleh pegawai yang berintegritas dan setia kepada negara. Sehingga tidak benar jika TWK pegawai KPK merupakan cara atau modus untuk menyingkirkan pegawai tertentu. Tes wawasan kebangsaan (TWK) dipandang sinis oleh beberapa orang, karena ada dugaan bahwa ujian ini hanya alat

Mewaspadai Manuver Pegawai KPK Tidak Lolos TWK

Oleh: Xeraphine S. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), mulai melakukan segala macam cara, sebagai tanggapan atas putusan diberhentikannya mereka dari lembaga antirasuah tersebut. Manuver-manuver kelompok tersebut harus diwaspadai, karena sangat mengganggu jalannya upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Dari

Pelaksanaan TWK Tidak Melanggar HAM

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mendukung langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak menghadiri panggilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya, tes wawasan kebangsaan (TWK) tak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM. “Kami juga mendukung KPK, misalnya, tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu

TWK Mencegah Radikalisme di Kalangan KPK

Oleh : Muhammad Yasin )* Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan aturan wajib yang harus dilalui untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tes tersebut diharapkan dapat mencegah pegawai KPK terpengaruh paham radikal dan intoleran. Pangeran Khairul Saleh selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI menuturkan bahwa proses beralihnya status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur

TWK Pegawai KPK Sudah Sesuai Ketentuan

Oleh : Muhammad Yasin )* Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalani oleh seluruh pegawai KPK sempat menjadi kontroversi, karena ada yang tidak lolos. Namun petinggi KPK kukuh berprinsip bahwa TWK sudah sesuai dengan ketentuan. Karena kenyataannya jika pegawai KPK akan diangkat jadi ASN, tentu harus melalui tes ini, sama seperti CPNS yang lain. KPK adalah

Mengungkap Tabir Pegawai KPK Tidak Lulus TWK

Oleh : Ridho Satria )* Pimpinan KPK telah melantik pegawai yang telah lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021. Masyarakat pun mendukung pelantikan tersebut karena TWK merupakan asesmen wajib sebagai syarat menjadi pegawai negara. Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjadi bagian dari

Pegawai Tidak Lulus TWK Adalah Petualang Politik dan Benalu di KPK

Oleh : Muhammad Yasin )* Para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan diminta untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak layak diangkat jadi ASN. Mereka diminta untuk legowo dan meneruskan karirnya di lembaga atau kantor lain. Setelah itu, mereka harap evaluasi karena jika gagal bertahan di KPK, jangan-jangan selama ini bekerja sebagai benalu dan menyembunyikan

Pegawai KPK Tidak Lulus TWK Pantas Diberhentikan

Oleh : Muhamad Yasin )* Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan akan dirumahkan dengan hormat. Mereka diberhentikan karena ketahuan memiliki agenda politik dan diduga punya keterkaitan dengan organisasi terlarang. Sehingga wajar jika dipersilakan mundur, agar tak mencemari kinerja KPK. Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara, mereka harus melalui

Hentikan Polemik TWK, KPK Segera Fokus Bekerja

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh meminta agar polemik status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat agar segera dihentikan. Dengan begitu, KPK bisa berkonsentrasi bekerja melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. “Kami berharap agar polemik ini segera selesai dan berharap agar lembaga antirasuah ini segera dapat melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.