Menteng, Jakarta - Indonesia

Pelanggar PPKM Darurat Layak Diberi Sanksi Tegas

Oleh : Hadi Utama )* Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan pada 3-20 juli 2020 adalah salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan jumlah infeksi kasus Covid-19 yang meningkat secara tajam akhir-akhir ini. Dengan adanya instruksi ini, maka setiap instansi dan individu wajib ikut aktif menyukseskan PPKM Darurat ini, dan bagi yang melanggar

Mendukung Sanksi Tegas Pelanggar PPKM Darurat

Oleh : Adita Wijayanti )* Masyarakat mendukung Pemberian sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Selain mengancam keselamatan orang lain, Pelanggar PPKM Darurat dapat menghambat penanganan pandemi Covid-19. Protokol kesehatan yang awalnya 3M saat ini meningkat menjadi 5M, pertambahan tersebut yakni mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa

Masyarakat Mendukung Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

Oleh : Muhammad Yasin )* Protokol Kesehatan menjadi salah satu kunci utama untuk menekan penularan Covid-19. Masyarakat pun mendukung Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pelanggar Prokes tersebut. Pemerintah akan menerapkan penegakkan hukum untuk mendisiplinkan masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan konferensi pers mengatakan, penting untuk meningkatkan

SANKSI TEGAS BAGI PELANGGAR PROKES

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum perlu menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat. Hal ini perlu dijadikan perhatian karena sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, perorangan, pelanggar