Portal Berita Nusantara
GemaNusa – Pasca menyatakan mendukung aksi mogok nasional yang dilakukan oleh Serikat Buruh sebagai sikap penolakan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) justru mendapatkan reaksi negatif dari sejumlah pihak. Pegiat Media Sosial, Denny Siregar, menuding KAMI menunggangi aksi para buruh untuk menolak Omnibus Law. Denny Siregar menilai bahwa KAMI akan terus
Oleh : Edi Jatmiko )* RUU Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan untuk meringkas hiper regulasi. Dalam rancangan kebijakan terserbut, buruh akan mendapat upah minimum sehingga akan menambah kesejahteraan pekerja. Rancangan undang – undang cipta kerja dinilai memiliki dampak positif terhadap kaum pekerja atau buruh pasalnya bakal regulasi ini akan menghilangkan upah minimum kabupaten dan
Oleh : Dedy Kusnandar )* Regulasi terkait pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) ke dalam undang-undang dinilai amat penting. Sebab, hal ini merupakan jawaban dari berbagai tantangan ideologis seperti paham komunisme, liberalisme dan khilafah yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai Ideologi negara. Jamal Wiwoho selaku Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) mengatakan, pengaturan pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam undang-undang
Oleh : Zakaria )* Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan segera disahkan dan banyak pihak yang menantinya. Rancangan Undang-Undang ini bisa meminimalisir potensi korupsi, karena membabat habis birokrasi yang bertele-tele. Korupsi legislasi tidak bisa terjadi. Pengawasannya sekarang juga jauh lebih ketat. Korupsi yang kadang disertai dengan kolusi dan nepotisme masih terjadi walau persentasenya kecil, karena
Oleh : Dodik Prasetyo )* Omnibus law RUU Cipta Kerja tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha. Namun juga para pegawai. Karena RUU ini setelah disahkan akan mengubah iklim ketenagakerjaan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika RUU menjadi UU yang ramah investor maka diprediksi akan ada gerojokan investasi sehingga menambah lapangan kerja. Kontroversi tentang RUU Cipta
JAKARTA – Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat harus gencar diupayakan agar pondasi wawasan kebangsaan masyarakat kuat dan tidak mudah goyah oleh ideologi-ideologi impor dan transnasional seperti khilafah dan komunisme. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada DPR pada Kamis (16/07) lalu. Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI)
GemaNusa – Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan sikap dasar pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Mahfud mengatakan, sejauh menyangkut substansi, ada dua sikap dasar pemerintah. Satu di antaranya, pemerintah menegaskan Pancasila yang resmi dan dipakai hanya ada satu, yaitu yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mahfud juga menegaskan, Pancasila hanyalah yang terdiri atas lima sila.
Oleh : Reza Pahlevi )* Rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila masih menjadi isu panas di masyarakat karena tidak mencantumkan TAP MPRS tentang pembubaran partai komunis Indonesia. Meskipun usulan RUU HIP sudah ditolak mentah-mentah oleh presiden Joko Widodo, namun banyak pihak yang protes dan menuntut agar usulan ini dicabut. Kondisi ini sangat berbahaya karena bisa muncul
Oleh : Wisanggeni )* Banyak pihak mendesak pemerintah agar mencabut usulan RUU HIP. Namun usulan ini tidak bisa dicabut begitu saja, karena yang mengusulkan bukan presiden. RUU ini juga masih ditunda, bukannya disetujui. Jadi jangan sampai ada demo yang menganggap pemerintah menyetujuinya. RUU HIP alias haluan ideologi pancasila menjadi kontroversi karena ingin mengubah konsep pancasila
Oleh : Ismail )* Pada 30 April nanti, para buruh berencana hendak menggelar aksi untuk menuntut pembatalan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, namun aksi tersebut dipastikan sudah tidak jadi digelar lantaran tuntutannya sudah dipenuhi. Masyarakat pun mengapresiasi kebijakan Pemerintah yang pro buruh dan mampu mendengar tuntutan masyarakat. Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan kepada