Menteng, Jakarta - Indonesia

KAMI Sebut Pemerintah Pemberi Masalah, Mahfud MD : UU Cipta Kerja Justru Untuk Menjawab Keluhan Buruh dan Masyarakat

GemaNusa – Pasca aksi demo rusuh yang terjadi di sejumlah daerah kerena menolak disahkannya UU Cipta Kerja, kini bermunculan berbagai nada sumbang kepada Pemerintah dari berbagai kelompok yang notabene memang dicurigai terlibat provokasi kepada masyarakat. Diantara berbagai kelompok, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi kelompok yang sangat lentang menyatakan pendapatnya. Presidium KAMI, Din Syamsuddin, bahkan

KAMI Hanya Manfaatkan Aksi Buruh Untuk Tujuan Politik Mereka

GemaNusa – Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, mengatakan Langkah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mendukung aksi mogok Nasional para buruh yang menolak RUU Cipta Kerja harus diwaspadai. Mereka tidak mungkin jika tidak memilikiiiii maksud dibalik dukungan tersebut. “Gerak-gerik Jenderal (purn) TNI Gatot Nurmantyo bersama elemen Koalisi Aksi

Rencana Mogok Massal Buruh Tak Mendapat Simpati

Oleh : Dandy Rahmat )* Tanggal 6-8 oktober 2020, buruh akan melakukan mogok kerja secara massal. Alasannya karena mereka menolak RUU Cipta Kerja. Namun sayangnya rencana mogok massal sekaligus demo tidak mendapat simpati. Karena dilakukan saat pandemi dan melanggar protokol kesehatan. Rencana pemogokan para buruh dilaksanakan oktober ini, karena untuk menentang omnibus law RUU Cipta

RUU Cipta Kerja Menambah Kesejahteraan Pekerja Kontrak

Oleh : Rita Efendi )* Pemerintah telah menginisiasi RUU Cipta Kerja melalui konsep Omnibus Law. Peraturan tersebut diyakini melindungi dan menambah kesejahteraan pekerja, termasuk pekerja kontrak. Pemerintah mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, akan menyamakan hak-hak antara pekerja tetap dengan pekerja kontrak maupun outsourcing atau alih daya. Hal tersebut terungkap saat pemerintah menggelar

Tak Ada Penambahan Jam Kerja dan Lembur Pada RUU Cipta Kerja

Oleh : Abdul Razak)* Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang sapu jagat yang akan meringkas segala peraturan yang ada. Masyarakat pun meyakini bahwa RUU tersebut akan melindungi buruh dengan lebih baik, karena di dalamnya tidak ada penambahan jam kerja maupun lembur. Dalam Berkas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta kerja telah mencantumkan aturan baru

RUU Cipta Kerja Jadi Penyelamat Ekonomi

Oleh : Edi Jatmiko)* Pandemi covid-19 menghantam perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Agar tak terjadi krisis, maka pemerintah segera meresmikan RUU Cipta Kerja yang tak hanya mempengaruhi dunia kerja. Namun juga memperbaiki kondisi finansial negara, karena memperlonggar aturan investasi, sehingga lebih banyak investor yang masuk ke Indonesia. Sejak bulan maret 2020 Indonesia dicekam oleh pandemi covid-19

RUU Cipta Kerja Memperluas Kesempatan Kerja

Oleh :Muhammad Zaki )* Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Masyarakat pun mengapresasi RUU Cipta Kerja yang dianggap menjadi terobosan untuk menarik investasi dan memperluas kesempatan kerja. Sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi Covid-19 rupanya menjadi hal yang nyata nlowongan kerja memang menyusut. Hal ini terlihat dari jumlah iklan lowongan pada bulan Januari

RUU Cipta Kerja Memperluas Kesempatan Kerja

Oleh :Muhammad Zaki )* Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Masyarakat pun mengapresasi RUU Cipta Kerja yang dianggap menjadi terobosan untuk menarik investasi dan memperluas kesempatan kerja. Sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi Covid-19 rupanya menjadi hal yang nyata nlowongan kerja memang menyusut. Hal ini terlihat dari jumlah iklan lowongan pada bulan Januari

RUU Cipta Kerja Akan Membawa Banyak Manfaat

Oleh : Zakaria )* Konsep penyederhanaan regulasi melalui Omnibus RUU Cipta Kerja dianggap sebagai inovasi yang berani. Kebijakan ini diambil karena banyak membawa manfaat dan mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Salah satu masalah pengusaha dalam menjalankan usahanya adalah sulitnya mengurus izin untuk memulai usaha. Hal ini disinyalir sebagai sebab ketertinggalan Indonesia di sektor