Menteng, Jakarta - Indonesia

RKUHP Bukan Untuk Membungkam Kritik

Oleh : Alula Khairunisa )* Pasal larangan penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebaiknya tidak perlu menjadi polemik di masyarakat. sebab, pasal tersebut berisi larangan untuk menghina, bukan mengkritik dan masuk dalam kategori delik aduan. Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Definisi kritik ditambahkan dalam penjelasan pasal 218

RKUHP untuk Kepastian Penegakan Hukum di Indonesia

Oleh : Panji Saputra )* RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dibuat untuk kepastian penegakan hukum di Indonesia. Dengan disahkannya RKUHP jadi KUHP versi baru maka masyarakat akan lebih tertib, dan terhindar dari berbagai kejahatan pidana. RKUHP adalah RUU yang santer dibicarakan oleh masyarakat, karena sebentar lagi akan disahkan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendukung

Ahli Hukum Dukung Pengesahan RKUHP

Oleh : Putri Ganeswari )* Para ahli hukum mendukung pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dukungan dari para ahli hukum ini sangat berarti karena mereka yang mengerti pentingnya pengubahan KUHP, agar sistem hukum di Indonesia berjalan dengan baik. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) didukung penuh oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk para ahli hukum.

RKUHP Terapkan Paradigma Hukum Pidana

Oleh : Panji Saputra )* Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Indonesia merupakan upaya Indonesia dalam melakukan pembaruan hukum pidana di mana KUHP yang dipakai saat ini dinilai sudah usang dan tidak relevan.Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) mengatakan bahwa RKHUP menerapkan paradigma hukum pidana yang baru,

Berbagai Pihak Dukung Pengesahan RKUHP

Oleh : Kurnia Sandi )* RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akan segera disahkan dan didukung penuh oleh berbagai pihak. Mereka ingin agar KUHP versi baru segera diresmikan, agar mengamankan masyarakat dari segala jenis tindak kejahatan pidana. Indonesia adalah negara hukum dan memiliki berbagai Undang-Undang. Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan buku besar sebagai

Masyarakat Perlu Aktif Sempurnakan RKUHP

Oleh : Aprilian Hutapea )* Seluruh komponen masyarakat harus turut aktif dalam proses penyempurnaan dan penggantian KUHP lama buatan kolonial Belanda menjadi RUU KUHP. Ke depannya, produk hukum asli dari anak Bangsa ini akan membuktikan bagaimana Indonesia mampu berdaulat dengan menciptakan sistem hukumnya sendiri. Sebagaimana diketahui, KUHP lama yang masih aktif digunakan sebagai sistem hukum

RKUHP Mengutamakan Eksistensi Kehidupan Beragama

Oleh : Agung Priatna )* Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) mengatur masyarakat Indonesia agar tertib dan tidak melanggar hukum pidana. Selain itu, RUU ini juga mengutamakan eksistensi kehidupan beragama dan menempatkannya di posisi yang tinggi. Seseorang yang terbukti menistakan agama akan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. RKUHP adalah RUU yang sedang populer karena ada

RKUHP Menjunjung Demokrasi dan Keadilan

Oleh : Genta Pradipta )* Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan hukum modern yang tidak ada di KUHP saat ini. Pembuatan RKUHP juga menjunjung demokrasi dan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat. Ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) direvisi dan pasal-pasal dalam RKUHP diketahui oleh publik, spontan banyak orang yang kaget. Mereka

RKUHP Disusun oleh Ahli Hukum

Oleh : Aldia Putra )* Sebentar lagi pemerintah akan meresmikan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Rencana tersebut perlu mendapat dukungan karena RKUHP merupakan produk hukum nasional yang disusun oleh para ahli hukum Indonesia.. RKUHP merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang berorientasi nilai-nilai Pancasila. Beragam

RKUHP Melindungi Kebebasan Berekspresi Masyarakat

Oleh : Agung Priatna )* Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dirancang agar lebih banyak orang yang terlindungi dari kejahatan pidana. RKUHP juga tetap akan melindungi kebebasan berekspresi masyarakat dan tidak mengancam demokrasi. Masyarakat mungkin masih ada yang belum memahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan segera direvisi dan bisa saja mereka baru mengetahui