Menteng, Jakarta - Indonesia

Reshuffle Kabinet Untuk Memperkuat Kinerja Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi pada Rabu (28/4/2021). Pengangkatan ini dilakukan usai perubahan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi. Sebelumnya, pembentukan Kementerian Investasi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil DPR Sufmi Dasco pada Jumat (9/4/2021). Selain menyetujui pembentukan kementerian

Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali mengemuka. Bahkan, reshuffle jilid II Kabinte Indonesia Maju tersebut diperkirakan diumumkan dalam waktu dekat. Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia memberikan tanggapan terkait reshuffle kabinet. Menurut Angkie, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. “Soal reshuffle, apapun isu yang beredar sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Kami tidak bisa mencampuri perihal

Reshuffle Adalah Hak Prerogatif Presiden

Oleh : Deka Prawira )* Perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden yang tidak dapat diintervensi. Reshuffle Kabinet merupakan upaya percepatan target Pemerintahan dan bukan fokus pada figur menteri. Reshuflle sendiri memiliki makna “perombakan kabinet”, reshuffle juga bisa diartikan sebagai kegiatan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya. Biasanya perombakan kabinet dilakukan dengan memindahkan seorang menteri

Reshuffle Kabinet Berdampak Positif

Oleh : Zainudin Zidan )* Presiden Jokowi mengganti 6 menteri dengan yang baru, dan sempat menghebohkan publik. Pasalnya menteri kesehatan yang baru tidak berlatar belakang tenaga medis. Meskipun begitu, rehuffle kabinet berdampak positif, karena penggantian menteri akan membenahi kinerja pada kementerian yang dipimpin. Setelah Juliari Batubara dicokok karena kasus korupsi, muncul desas-desus bahwa posisinya sebagai

Supporting Reshuffle Cabinet

By : Ertama Three days ago, President Jokowi had reshuffled his cabinet. Jokowi must do it because previously two ministers had caught by Corruption Eradicating Commission or known as KPK. Those caught had punched Jokowi’s cabinet reputation. Because of that Jokowi should do reshuffle cabinet. Second reason why reshuffle cabinet must be done is several