Menteng, Jakarta - Indonesia

Presiden Jokowi Mendengar Aspirasi dan Menghargai Kebebasan Berekspresi Masyarakat

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama, dan kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Oleh karena itu, Presiden mengajak pers untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi

Presiden Joko Widodo Tegas Menolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode

JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali mengadakan pertemuan dengan petinggi partai politik di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9/2021). Namun untuk kali ini Jokowi bertemu dengan para petinggi parpol koalisi dari non parlemen. Di antara yang hadir ada PSI, PKPI, Perindo, Hanura, serta PBB. Dalam kesempatan tersebut Jokowi sempat menyinggung soal amandemen UUD 1945 yang belakangan

Presiden Joko Widodo Serius Menangani Persoalan Bangsa dan Tidak Anti Kritik

Presiden Joko Widodo bersama jajaran pemerintahannya sangat serius menangani pandemi COVID-19. Keseriusan ini, menurut Jokowi dilakukan sejak awal munculnya kasus COVID-19 di Indonesia. “Dalam menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini, pemerintah sejak awal sangat serius melakukan langkah-langkah [penanganan]. Jokowi mengatakan langkah-langkah penanganan yang telah serius dilakukannya mulai dari sisi kesehatan seperti fokus mengejar vaksinasi. Selain itu,

Political Risk Wacana Presiden 3 Periode

Permintaan masa jabatan presiden Jokowi tiga periode kembali mengemuka dimasyarakat, Merespons hal itu, Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi), Dedy Mawardi, menilai aspirasi tersebut lebih baik dihentikan karena melanggar konstitusi. Dalam UUD 1945 Pasal 7 disebutkan: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya

Masa Jabatan Presiden Maksimal 2 Periode Merupakan Amanat Reformasi dan UUD 1945

Bunyi Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD 1945) mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Ada sedikit perubahan serta tambahan isi pasal ini dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI sudah diatur sejak zaman Orde Lama masa pemerintahan Presiden RI pertama, Ir. Sukarno, kendati terdapat

UU Mengatur Masa Jabatan Presiden Maksimal 2 Periode

Isu tiga periode masa jabatan presiden kembali digemakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024. Penasihat Jokpro 2024, M. Qodari mengatakan, pihaknya berencana mengusung Jokowi untuk maju sebagai presiden, berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Qodari mengaku sadar bahwa konstitusi tidak mengatur jabatan presiden tiga periode. Namun menurutnya, hal

Presiden Joko Widodo Meminta Agresi Israel ke Palestina Dihentikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan. Agresi tersebut hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Termasuk pula korban dari kalangan perempuan dan anak-anak. “Indonesia mengutuk serangan Israel yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ujar Presiden Jokowi dalam

STAFSUS BILLY MAMBRASAR: “ANAK PAPUA HARUS JADI PRESIDEN RI”

Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar berharap agar suatu saat nanti, ada anak Papua terpilih menjadi seorang Presiden Indonesia. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah talkshow bersama Merry Riana, yang di tayangkan di akun Instagramnya: @billymambrasar.  Dalam video yang sama, juga muncul pernyataan Petinggi Partai Nasdem: Surya Paloh, yang menyatakan bahwa suatu saat nanti, dalam waktu

Presiden Jokowi Tidak Berkeinginan Menjabat 3 Periode

Isu terkait wacana perubahan Undang-undang yang mengatur masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode telah membuat Pemerintah maupun Preseiden Jokowi itu sendiri untuk mengeluarkan pernyataaan resmi guna klarifikasi. Pada hari senin, 15 Maret 2021, Presiden Joko Widodo, melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, memastikan bahwa dirinya tidak berminat untuk menjadi presiden selama 3 periode.

Presiden Tegas Tolak Perpanjangan Masa Jabatan 3 Periode

Oleh : Dodik Prasetyo )* Presiden Jokowi dengan tegas menolak masa jabatan diperpanjang hingga 3 periode. Karena menurut UU, maksimal hanya boleh 2 periode dan beliau tidak akan mengubahnya. Lagipula, pembatasan ini bermanfaat, karena tidak akan membentuk rezim yang terlalu lama berkuasa seperti orde lama dan orde baru. Indonesia adalah negara demokrasi dan dalam Undang-Undang