Menteng, Jakarta - Indonesia

Mendukung Keputusan Hukum Demi Mengakhiri Polemik TWK KPK

Oleh : Aditya Prastowo )* Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitus (MK) telah memutuskan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Masyarakat pun mendukung keputusan hukum tersebut dan mendukung pemberhentian pegawai tidak lulus TWK guna mengakhiri polemik alih status pegawai KPK.

KPK Fokus Bekerja dan Tidak Terpengaruh Polemik TWK

Oleh : Zakaria )* KPK diharapkan tidak terpengaruh polemik alih status pegawai yang saat ini masih dihembuskan oleh kelompok tertentu. Pegawai KPK diminta untuk terus fokus bekerja demi optimalisasi pemberantasan korupsi. Polemik terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) rupanya masih tersiar di berbagai media. Ketua Setara Institute Hendardi, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar

KPK Fokus Berantas Korupsi, Akhiri Polemik TWK

Oleh : Made Raditya )* Tes wawasan kebangsaan masih saja menjadi polemik bagi beberapa pihak. Padahal seharusnya TWK sudah tak dipermasalahkan lagi, karena tidak akan mengubah keputusan KPK sama sekali. Lebih baik masyarakat mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara. Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara dan harus

Polemik TWK di KPK Bernuansa Politis

Oleh : Putu Prawira )* Polemik tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) malah disinyalir bernuansa politis, karena ada dugaan berkaitan dengan tahun 2024. Masyarakat berharap agar polemik itu dihtentikan karena KPK adalah lembaga negara yang lurus dan tidak ada sangkut-pautnya dengan politik. KPK adalah lembaga antirasuah yang dulu menjadi gebrakan, untuk menangkap para koruptor dan mengamankan