Menteng, Jakarta - Indonesia

Pemerintah Optimal Mengantisipasi PHK Selama PPKM Darurat

Oleh : Abdul Toha )* Pemerintah terus menyusun rencana untuk mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama PPKM Darurat. Langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara di masyaraka sekaligus mencegah meluasnya angka kemiskinan.Kementerian Ketenagakerjaan mengemukakan tiga manfaat program jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Manfaat dari program tersebut dinilai penting

Pengesahan UU Cipta Kerja Demi Pemulihan Ekonomi Rakyat

Oleh : Alfisyah Dianasari )* DPR baru saja mengesahkan UU Cipta Kerja. Langkah tersebut dianggap sudah tepat karena UU Cipta Kerja diyakini bakal mampu menarik investor dan mempercepat pemulihan ekonomi rakyat. Perekonomian di Indonesia selama pandemi Covid-19 mengalami hantaman yang hebat, tidak sedikit industri yang merumahkan karyawannya sehingga hal ini berdampak pada penurunan daya beli

UU Cipta Kerja Mampu Mengantisipasi PHK Massal

Oleh : Raditya Rahman )* UU Ciptaker merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan investasi. Melalui kebijakan ini, investasi diharapkan dapat lebih terbuka sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan menangkal PHK massal yang banyak terjadi akibat pandemi Covid-19. Demonstrasi yang digencarkan oleh kaum buruh dan mahasiswa terhadap penolakan omnibus law, salah satunya adalah karena anggapan bahwa omnibus

UU Cipta Kerja Diperlukan  di Masa Pandemi Covid-19

\Oleh : Muhammad Zaki )* Pandemi covid-19 tidak hanya berpengaruh bagi masalah kesehatan, masalah ekonomi nasional seperti pengangguran ataupun ketiadaan pembayaran THR rupanya menjadi dampak yang tak terelakkan. Publik pun berharap agar RUU Cipta Kerja dapat segera disahkan agar pemulihan ekonomi dapat berjalan maksimal. Ace Hasan Syadzily selaku Wakil Ketua komisi VIII DPR RI menilai,

Paket Stimulus Ekonomi Untuk Mencegah PHK

GemaNusa – Pemerintahan telah melakukan berbagai upaya agar jumlah pemutusan hubungan kerja ( PHK) bisa ditekan sekecil mungkin di tengah wabah virus corona atau Covid-19. Beragam paket stimulus ekonomi sudah digelontorkan pemerintah demi mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Stimulus-stimulus itu pastinya akan sampai kepada para pelaku usaha yang juga berkomitmen tidak melakukan PHK. Pemerintah

Sekitar 400 Ribu Masyarakat Lolos Seleksi Kartu Prakerja

GemaNusa– Pemerintah menerbitkan program pelatihan kartu prakerja selain akibat dari dampak pandemi Covid-19 karena awalnya dilatarbelakangi oleh temuan mengenai tak tersambungnya antara lulusan pendidikan atau sekolah menengah atas atau kejuruan dengan dunia industri dan atau dunia usaha. Mereka yang berhak menerima Kartu Pra-Kerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan merupakan lulusan SMA/SMK/SMP/perguruan tinggi atau pun

Ucapan Terimakasih Masyarakat Korban PHK

GemaNusa – Langkah pemerintah melalui Diaspora Indonesia dengan membantu pekerja yang menjadi korban PHK atau dirumahkan akibat pandemi Covid-19, merupakan bentuk rasa kepedulian dan kecintaan serta wujud tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Adapun realisasi pelaksanaannya dilakukan atas kerja sama antara Bank BNI dan PT Cybermantra Perkasa Sumberarta dalam hal penyaluran donasi Diaspora Peduli kepada korban

Langkah Cerdas Pemerintah Mengatasi Masyarakat Korban PHK

GemaNusa – Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih belum menunjukkan indikasi maupun tanda-tanda membaik. Ini semua terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang pada akhirnya mengakibatkan ratusan ribu perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja yang di PHK dan di rumahkan di tengah pandemi sebanyak 2,9 juta orang yang

Korban PHK berkesempatan dapatkan Bansos, BLT serta Kartu Prakerja

Gemanusa – Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian dalam negeri kontraksi. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setidaknya mencatat ada beberapa hal yang disebabkan oleh wabah virus tersebut yang berdampak langsung terhadap masyarakat baik pekerja formal maupun informal. Data yang ada sampai dengan tanggal 11 April 2020, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK)