Menteng, Jakarta - Indonesia

Mendukung Upaya Penegakan Hukum Demi Stabilitas Keamanan di Papua

Oleh : Sabby Kosay )* Masyarakat mendukung upaya penegakan hukum demi menjaga stabilitas keamanan di Papua. Dengan adanya stabilitas keamanan maka aktivitas ekonomi masyarakat akan terjaga dan pembangunan nasional akan terus berlanjurt. Hukum di Indonesia berusaha keras ditegakkan setingg-tingginya oleh pemerintah, karena harus sesuai dengan UUD 1945 dan azas keadilan. Tidak benar jika ada isu

Melawan Paham Radikal Melalui Upaya Penegakan Hukum

Oleh : Taufiq Kaustar )* Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Masyarakat pun mendukung pemberantasan radikalisme melalui upaya penegakan hukum yang berlaku dalam rangka melindungi rakyat dari paham anti Pancasila. Pernahkah Anda menonton tayangan televisi tentang pengeboman dan aksi teror lainnya? Sang dalang dipastikan meyakini radikalisme, karena hanya kelompok mereka yang nekat untuk melakukan

Dukung Penegakan Hukum dengan Tegas terhadap KST Papua demi Kesuksesan Pembangunan

Oleh: Hendrik Kupia (Warga Papua di Kota Semarang) Kelompok Separatis dan Terorisme (KST) Papua adalah kroni dari organisasi papua merdeka. Mereka mendapatkan senjata dari pasar gelap dan menggunakannya untuk menakut-nakuti rakyat, serta melawan anggota TNI. Keberadaan KSP tentu meresahkan karena semakin merajalela dengan beberapa kali menembak aparat dan juga warga sipil. Selain itu juag, gedung

Masyarakat Menyambut Positif Penegakan Hukum di Papua

Oleh : Abner Wanggai )* Penegakan hukum di Papua berusaha dilakukan oleh aparat dengan seadil-adilnya. Hal ini dimaksudkan untuk keselamatan rakyat Papua. Ketika ada kelompok separatis, maka akan dituntaskan pencariannya. Tujuannya agar tercipta perdamaian di Bumi Cendrawasih. Indonesia adalah negara hukum, dan penegakannya berlaku di seluruh wilayah. Dalam artian, penegakan hukum dan peraturan yang adil

Penegakkan Hukum Terhadap Rizieq Shihab Bukan Fitnah

Oleh : Agung Tri Laksono )* Sangat disayangkan jika sosok Rizieq Shihab menganggap bahwa dakwaan jaksa penuntut umum berisikan fitnah, kenyataannya tidak ada satu huruf atau kata-kata yang bertuliskan fitnah yang ditujukan kepada mantan pentolan Front Pembela Islam Tersebut. Faktanya, penegakan hukum terhadap Rizieq adalah kontruksi hukum dari berbagai bukti dan keterangan sanksi yang valid.

Penegakan Hukum Terhadap Aktivis FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat

Oleh : Firza Ahmad )* Kasus Penembakan enam laskar FPI (Front Pembela Islam) masih menjadi polemik. Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI kukuh menyatakan bahwa penembakan itu merupakan pelanggaran HAM berat. Namun, sejumlah pihak membantah asumsi tersebut karena berdasarkan fakta, penembakan enam orang tersebut bukanlah pelanggaran HAM berat. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis

Masyarakat Dukung Penegak Hukum Mengusut Kepemilikan Senjata Api FPI

Oleh : Hanif Ramadhan )* Penemuan senjata api rakitan milik FPI menguak fakta bahwa pengurus ormas itu berbohong di depan publik. Karena sebelumnya mereka mengaku bahwa laskar FPI tak bersenjata. Ketika senjata api ditemukan, maka polisi menyelidiki dari mana mereka mendapatkannya. Jika selesai ditelusuri, maka sang pemilik bisa dibui. Peristiwa di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM

Penegakan Hukum Terhadap Rizieq Shihab Sudah Tepat

Oleh : Firza Ahmad )* Rizieq Shihab mendekam di dalam penjara karena beberapa kasus yang membelitnya. Penegakan hukum terhadap mantan panglima FPI ini dirasa sudah tepat, karena ia terbukti melanggar peraturan, mulai dari protokol kesehatan hingga terbukti menghasut massa. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan jangan dibela masyarakat. Penahanan Rizieq Shihab selama 6 tahun membuat pendukungnya