Menteng, Jakarta - Indonesia

TANTANGAN DAN GANGGUAN BAGI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA

Oleh : Toni Ervianto Selama tahun 2021, tantangan yang dihadapi Pemerintahan di sejumlah negara termasuk Indonesia adalah belum meredanya penyebarluasan bahkan mutasi Covid-19 yang menyebabkan beberapa negara “terpaksa” melakukan lockdown, menunda investasinya, merevitalisasi perekonomian nasionalnya pasca hempasan Covid-19 dan sejumlah kebijakan lainnya yang harus dan perlu ditempuh agar pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan maksimal.

Pemerintah Terus Mendengar Aspirasi Masyarakat

Oleh : Raditya Rahman )* Pemerintahan Presiden Jokowi terus mendengar aspirasi masyarakat dan menjaga iklim demokrasi. Namun demikian, berbagai macam kritik tersebut hendaknya dilaksanakan dalam koridor yang bijak, santun, dan berbasis pada data akurat. Apakah Anda puas dengan kinerja pemerintah saat ini? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sangat concern terhadap rakyat dan juga dicintai oleh

Pemerintah Telah Menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pekerja

Oleh : Ivan Kurniawan )* Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. BSU dari pemerintah adalah bentuk perhatian negara untuk seluruh rakyatnya, agar dapat terus bertahan di masa pandemi Covid-19. Pandemi membuat kondisi ekonomi masyarakat terdampak cukup parah karena banyak yang gajinya dipotong. Ada yang beruntung karena ‘hanya’ 25%,

Ada Kepentingan Politik Dibalik Dukungan KAMI Kepada Buruh

GemaNusa – Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing, menilai komunikasi yang disampaikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) perihal pemberian dukungan terhadap buruh yang menolak UU Cipta Kerja memang tidak lepas dari kepentingan politik. Terlebih bagi para petinggi-petinggi koalisi tersebut, termasuk Gatot Nurmantyo. “Hipotesis saya dari pesan yang disampaikan Pak Gatot, wajar kalau ada yang bilang

New Normal Bukan Kedok Tapi Kendali Sosial Ekonomi Kedepan

GemaNusa– Mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah, bukanlah perkara yang tercela, bila dimaksudkan untuk menjadi penyeimbang, pemantau dan pengingat pemerintah jika melenceng dari rel konstitusi. Menerima, taat dan setia kepada konstitusi menjadi syarat bagi seseorang untuk menjadi warga suatu negara. Oleh sebab itu konstitusi negara yang menjadi acuan bagi kelompok oposisi dalam mengkritisi pemerintah. Sehingga