Menteng, Jakarta - Indonesia
Bukit MacArthur Papua

Kebijakan Pemekaran Provinsi Perhatikan Kontribusi Orang Asli Papua untuk Memimpin

gemanusa.id – Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang telah disahkan beberapa waktu lalu menjadi harapan besar, khususnya bagi masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP). Wilayah Papua yang begitu luas dengan hanya terdiri dari dua provinsi memiliki beberapa kendala dalam rentang kendali, jarak, pelayanan, hingga infrastruktur yang menyulitkan masyarakat. Melalui momentum bertambahnya tiga provinsi

Majelis Rakyat Papua

Pemerintah Menghargai Langkah MRP Melalukan Uji Materi UU No.2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua

Pertemuan antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dengan Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah tokoh terjadi pada senin 25 April 2022 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut MRP dan MRPB menyampaikan sejumlah aspirasi, dintaranya berkaitan dengan Undang-undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) dan kebijakan Pemekaran Wilayah. Dalam kesempatan tersebut, pihak MRP

Mengapresiasi Pemerintah Wajibkan Perusahaan Bayar THR

Oleh : Kenia Putri )* Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menetapkan kewajiban pada seluruh perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 kepada para pekerja. Masyarakat pun mengapresiasi sikap tegas Pemerintah yang berpihak kepada pekerja. Perusahaan dibebankan kewajiban oleh Pemerintah untuk membayarkan secara penuh THR di tahun 2022 ini. Oleh karena itu Pemerintah melalui

Pemerintah Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan

Oleh : Kurnia Sandi )* Pemerintah terus menjaga pasokan distribusi dan mengontrol stabilitas harga pangan. Dengan adanya pengawasan tersebut, kelangkaan barang pokok jelang Ramadhan diharapkan dapat diantisipasi. Sembako adalah bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, beberapa minggu ini minyak goreng sempat langka. Kelangkaan ini terjadi setelah pemerintah menurunkan harganya menjadi hanya 14.000

Pemerintah Maksimalkan Persiapan IPU Bali

Oleh : Aulia Hawa )* Inter Parliamentary Union (IPU) akan diadakan di Bali pada tanggal 20 hingga 24 Maret 2022. Pemerintah akan memaksimalkan persiapan IPU di Bali mengingat pentingnya kelancaran acara tersebut. Pandemi masih berlaku tetapi kondisi ini tidak langsung membuat kita murung, justru di masa seperti ini Indonesia berani menjadi tuan rumah Inter Parliamentary

Waspada Penyebaran Radikalisme di Instansi Pemerintahan

Oleh :Abdul Kahar )* Pimpinan dan pegawai pemerintahan perlu mewaspadai penyebaran radikalisme. Kewasdaan ini perlu untuk terus diibangun dan dipelihara agar tidak ada lagi abdi negara yang jadi korbannya. Salah satu masalah sosial yang terjadi di Indonesia adalah masih adanya radikalisme dan terorisme. Radikalisme menjadi masalah yang sangat serius karena kadernya selalu mengkampanyekan tentang negara

Pemerintah Selalu Hadir Dalam Menanggulangi Bencana Alam Yang Terjadi Di Tanah Air

Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat membantu mempercepat penanganan darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Upaya tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan sumber daya dan personel di balai-balai Kementerian PUPR yang berada di Provinsi Jawa Timur. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penanganan tanggap darurat bencana alam

Pemerintah Optimal Menangani Banjir di Sintang

Oleh : Zainal Abidin )* Pemerintah Optimal dalam menangani banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Selain melaksanakan evakuasi terhadap korban terdampak, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan tunai guna mempercepat penanganan bencana tersebut.Bencana Banjir melanda Sintang Kalimantan Barat. BPBD memantau bahwa debit air bertahan meski telah turun 10 sampai dengan 15 cm pada jumat lalu. Kondisi tersebut

Pembangunan Pemerintah Tetap Memperhatikan dan Menjaga Lingkungan Hidup

Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup.

Pemerintah Perkuat Pengendalian dan Pengawasan Covid-19

Oleh : Kenia Putri )* Pengendalian dan pengawasan Covid-19 tetap dilakukan oleh pemerintah, meski kasus sedang menurun. Saat pandemi kita memang harus waspada, termasuk saat kasus Corona makin sedikit karena bukan berarti keadaan 100% aman mengingat ancaman Corona gelombang ketiga masih dapat terjadi. September dan oktober 2021 ini kita bisa bernafas dengan lega karena Corona