Menteng, Jakarta - Indonesia

Penataan KPK Maksimalkan Pemberantasan Korupsi

Oleh : Deka Prawira ) * Penataan KPK secara sistematis diharap bisa memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena jika lebih terorganisir maka kinerjanya akan lebih baik lagi. Pemberantasan korupsi makin digencarkan, agar koruptor tak lagi merugikan negara. Korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN) adalah penyakit menahun yang sudah ada sejak era orde baru. Kebiasaan jahat ini diturunkan

Penataan KPK Optimalkan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Oleh : Reza Pahlevi )* Masyarakat mendukung penataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dengan alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya peningkatan tata kelola tersebut maka pemberantasan korupsi dapat dioptimalkan. Pada tahun 2020 lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan penataan organisasi melalui Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun

Alih Status Pegawai KPK Tidak Menyurutkan Pemberantasan Korupsi

Oleh : Putu Prawira )* Pengalihan status pegawai KPK sama sekali bukan usaha untuk membuat lembaga ini makin melempem. Penyebabnya karena pemerintah tak pernah melarang pegawai KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan, walau mereka sudah berstatus aparatur sipil negara. Masyarakat tak usah takut karena kinerja KPK akan terus bersinar. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara

Mendukung Komitmen KPK Terus Berantas Korupsi

Oleh : Deka Prawira )* Komisi pemberantasan korupsi (KPK) masih bertaji dan berkomitmen untuk memberantas segala macam bentuk KKN di Indonesia. Walau pegawainya beralih status jadi ASN, tetapi pemerintah tak pernah membatasi kinerja mereka. KPK masih boleh galak untuk membasmi para koruptor, agar tidak memakan uang negara seenaknya. Korupsi adalah permasalahan pelik di Indonesia yang

KPK Tetap Produktif Dalam Memberantas Korupsi

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad tegas membantah soal isu yang menyebutkan bahwa saat ini sedang terjadi pelemahan terhadap lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suparji mengatakan bahwa isu sangat tidak benar. Ia menyebut bahwa dengan UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU 30/2002 tentang KPK justru memperkuat KPK dan memberikan kesempatan untuk memberantas