Menteng, Jakarta - Indonesia
Pemimpin ULMWP Benny Wenda

Pengobral Janji Bernama Benny Wenda Kembali Lancarkan Tuduhan Kepada Pemerintah Indonesia Melalui Isu Pelanggaran HAM di Papua

gemanusa.id – Benny Wenda, salah satu pentolan tokoh gerakan separatis dan teroris Papua yang mengklaim diri sedang memperjuangkan masyarakat Papua melalui jalur diplomasi luar negeri kembali berulah di tengah kebiadaban komplotannya di beberapa wilayah Papua. Seperti belum kapok dengan sejumlah peristiwa yang berakhir memalukan bagi dirinya sendiri, ia kini kembali melemparkan tuduhan untuk pemerintah Indonesia

Ilustrasi Majelis Umum PBB

Kelompok Separatis Gagal Internasionalisasi Isu Papua Setelah PBB Nyatakan Tak Terdapat Pelanggaran HAM di Papua

gemanusa.id – Salah satu isu yang selalu diangkat oleh kelompok separatis dalam upaya memantik emosi para anggotanya hingga memprovokasi masyarakat Papua untuk memberontak dan berpihak pada kemerdekaan ialah isu pelanggaran HAM, khususnya yang disebut pernah terjadi di Papua. Dinamika isu tersebut sengaja dimainkan dan dibungkus dengan beberapa modus oleh para tokoh separatis yang dianggap senior

Kekejaman KST Merupakan Bentuk Pelanggaran HAM dan Menghambat Pembangunan di Papua

Yogyakarta — Aksi yang dilancarkan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) merupakan bentuk kekejaman terhadap HAM. Seperti menembak guru, membakar rumah guru, sekolah dan rumah kepala suku. Jika selama ini KKB menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan. Sebelumnya, Kapolda Papua,

Penindakan Pelanggaran HAM di Era Pemerintah Presiden Joko Widodo Tanpa Pandang Bulu

Komitmen Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu diungkap dalam sejumlah kesempatan. Pertama, saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla ketika itu, berjanji menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan tercantum dalam agenda prioritas Nawa Cita. Kemudian, dalam debat Pilpres 2019, Jokowi bersama Ma’ruf Amin mengakui penyelesaian HAM

Pemerintah Berkomitmen Menuntaskan Dugaan Pelanggaran HAM

Oleh : Aulia Hawa )* Pemerintah berkomitmen untuk terus menuntaskan dugaan pelanggaran HAM. Salah satu upaya tersebut diimplementasikan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025. HAM adalah hak dan kebebasan yang dilindungi secara internasional. HAM juga hak dasar yang menjadi prioritas mutlak, sehingga wajib dimiliki oleh tiap manusia di muka bumi. Oleh karena itu, jika ada

Penegakan Hukum Terhadap Aktivis FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat

Oleh : Firza Ahmad )* Kasus Penembakan enam laskar FPI (Front Pembela Islam) masih menjadi polemik. Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI kukuh menyatakan bahwa penembakan itu merupakan pelanggaran HAM berat. Namun, sejumlah pihak membantah asumsi tersebut karena berdasarkan fakta, penembakan enam orang tersebut bukanlah pelanggaran HAM berat. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis