Oleh : Moses Waker )* Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebijakan pemerintah yang mampu membangkitkan Papua, berkat adanya otsus, tidak sedikit anak muda Papua yang dapat menempuh pendidikan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI, sekaligus CEO Yayasan Kitong Bisa, Billy Mambrasar menilai, bahwa program Otsus merupakan
Kebijakan Otsus Terbukti Memajukan Papua
Oleh: Dombe Lokbere (Mahasiswa Papua di Bandung) Pembangunan infrastruktur dan otonomi khusus (otsus) menjadi program prioritas pemerintah di Papua. Keberhasilan pelaksanaannya membuat Bumi Cenderawasih semakin berjaya. Masyarakat pun merasakan banyak manfaatnya dan tentu akan mendukung kelanjutan program pembangunan dan Otsus Jilid 2 dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera. Berbagai tokoh masyarakat Papua
Berbagai Kalangan Mendukung Otsus Papua
Oleh: Abner Wanggai (Mahasiswa Papua di Yogyakarta) Pemerintah akan memperpanjang kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid 2 dengan pengawasan ketat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa terkait rencana perpanjangan Otsus Papua, pemerintah akan melakukan revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pelaksanaan Otsus
Papua Bagian dari NKRI Sudah Final
Oleh : Alfred Jigibalom )* Papua dan Papua Barat sudah sah jadi bagian Indonesia. Baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional. Tidak ada yang mampu menggugat kemerdekaan Papua atau membentuk Republik Federal Papua Barat. Karena warga sipil Papua juga cinta NKRI dan tidak mau diajak merdeka oleh OPM dan KKB. Papua adalah provinsi yang paling
- Posted by: redaksi
- 2021-04-04
- Ilegal, Lukas Enembe, Papua
Lukas Enembe Lakukan Perjalanan Dinas Secara Ilegal
Oleh : Alfred Jigibalom )* Secara mengejutkan, Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan perjalanan dinas secara diam-diam. Sebagai pejabat tinggi, perilakunya sungguh tak pantas ditiru, dan mencontohkan perbuatan yang mencoreng namanya sendiri. Ia perlu mendapatkan sanksi, tidak sekadar teguran, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Gubernur Papua saat ini dijabat oleh Lukas Enembe. Selama menjadi orang nomor
KKB Papua Pantas Dibasmi
Oleh : Timotius Gobay )* Kelompok kriminal bersenjata (KKB) pantas dibasmi karena mereka selalu melakukan kekejaman di Papua. Efeknya, pembangunan jadi terhambat, karena mereka menakut-nakuti para pekerja dengan senjata api. Selain itu, masyarakat juga waswas untuk beraktivitas karena takut akan diserang oleh KKB secara tiba-tiba. Papua adalah wilayah yang cantik tetapi sayangnya dirusak oleh kelompok
Papua Bagian NKRI Sudah Final
Menko Polhukam Mahfud Md berbicara tentang hubungan Papua dengan NKRI sudah final. Mahfud mengatakan pemerintah akan mempertahankan Papua dengan segala biayanya, dari sosial, politik, hingga anggaran keuangan. Mahfud mengatakan saat ini kasus di Papua terdapat beberapa isu, di antaranya hubungan NKRI dengan Papua yang kerap dipersoalkan terutama oleh Organisasi Papua Merdeka dan gerakan separatis lainnya.
Lenis Kogoya: “Keadilan Sudah Ditegakkan Ditanah Papua”
Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Komisioner tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra’ad Al Hussein pada tahun 2018. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas permasalahan strategis terkait isu HAM di Indonesia. Salah satu permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penyelesaian HAM Papua. Isu yang dipertanyakan adalah seberapa jauh kebijakan Pemerintah berdampak terhadap penegakan HAM
Tolak Propaganda Free West Papua, Papua itu Indonesia
Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Papua, tidak terprovokasi dengan pernyataan Kelompok Separatis Papua (KSP) seperti Benny Wenda karena dua provinsi di ujung timur Indonesia itu masih sah menjadi bagian dari NKRI. Benny Wenda merupakan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengklaim dirinya adalah Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat. Ia mengumumkan pihaknya menyatakan pembentukan
- Posted by: redaksi
- 2021-03-29
- KKB, Papua, Tokoh Adat
Tokoh Adat Papua Tolak Keberadaan KKB
Penolakan terhadap kehadiran KKB terus disuarakan oleh masyarakat Papua. Kepala Suku Dani, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua, Jembatan Murib, meminta masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” ujarnya. Jembatan Murib menyatakan