Portal Berita Nusantara
Bangsa Indonesia pada saat ini tengah menghadapi ujian yang sangat berat yaitu pandemi Covid-19. Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu melakukan ikhtiar lahir maupun batin bersama-sama menghadapi pandemi ini. Presiden juga mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini selain berkat rahmat dan anugerah Allah Swt.,
Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran penting bangsa ini, baik dalam mempersiapkan ketahanan bangsa yang komprehensif, khususnya dalam bidang kesehatan, maupun memberikan bukti nyata mengenai orientasi kebijakan dari pemerintah serta kedewasaan masyarakat. Tentu pelajaran tersebut perlu menjadi perhatian utama dalam memperbaiki komitmen kita sebagai sebuah bangsa, khususnya dalam mengutamakan kepentingan bersama dan synergitas para stakeholder didalam mengatasi
Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur, Emil Dardak mendukung langkah pemerintah membatalkan keberangkatan Haji 2021. “Kami dari IPHI mendukung penuh kebijakan dari pemerintah karena mereka telah mengambil langkah-langkah yang paling bijak dan paling tepat,” katanya dikutip dari suarajatimpost.com media jejaring suara.com, Jumat (4/6/2021). Pemerintah melalui Kementerian Agama RI kembali memutuskan tidak memberangkatkan calon
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang kembali positif tahun 2021 ini melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikawal ketat dan program vaksinasi untuk menjaga kesehatan masyarakat menghadapi Covid-19. Sebagai komponen utama dari ekonomi, tentunya masyarakat yang sehat akan menghidupkan perekonomian dalam berbagai sektor, mulai dari manufaktur, pendidikan, UMKM, pariwisata dan lainnya. Pandangan tersebut diutarakan oleh Airlangga
Pemerintah membahas sejumlah langkah antisipasi guna menanggulangi potensi berkembangnya wabah virus corona atau Covid-19 dimasa perayaan Idul Fitri. Beberapa kebijakan yang telah dijaki adalah melarang mudik Lebaran di tahun 2020 serta silahturahmi secara online (Daring). Walaupun seperti diketahui, bahwa silaturahmi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Riset akademis membuktikan bahwa dengan menjalin interaksi dengan orang
Secara resmi Pemerintah telah melarang mudik Lebaran 2021 mulai 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona, yang kasusnya umum naik saat libur panjang. Adapun, larangan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun
Oleh : Putu Prawira )* Sejak Covid-19 menjadi pandemi, sektor lapangan kerja adalah salah satu yang paling terdampak sehingga banyak pekerja maupun karyawan yang dirumahkan, angka pengangguran-pun meningkat seiring kebijakan PSBB. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat menyerap tenaga kerja utamanya saat pandemi belum berakhir, seperti UU Cipta Kerja. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
Oleh : Ester Diansari )* Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan intervensi kebijakan, baik dari sisi hulu (supply) maupun hilir (demand) sepanjang apndemi di tahun 2020. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan Koperasi dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Data survey dari Bank Indonesia mencatat sebanyak
Oleh: Reka Agustina (Warganet Kota Depok) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan peraturan yang harus mendapatkan dukungan positif dari masyarakat Indonesia. UU Cipta Kerja merupakan sebuah produk hukum yang positif khususnya dalam rangka membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk perbaikan ekonomi
GemaNusa – Pakar Kebangsaan Yudi Latif menyatakan Pancasila sebagai dasar ideologi bagi Indonesia sudah melalui proses panjang dalam perumusannya mengingat Indonesia adalah negara yang multikultural, yakni beragam suku, budaya, bahasa, dan agama seperti tumpah ruah di Indonesia. Dalam proses perumusannya tersebut tentu menjadi pertimbangan yang penting agar dapat mengakomodir kepentingan, kebutuhan kesejahteraan dan keadilan bagi