Menteng, Jakarta - Indonesia

Mendukung Penyelidikan Keterlibatan Teroris dengan Ormas Terlarang

Oleh : Azka Ramadhan )* Ormas terlarang diduga memiliki relasi yang kuat dengan kelompok teroris. Densus 88 menyelidiki, apakah benar mereka terlibat tindak terorisme. Jika iya, maka bisa terkena pasal tentang terorisme dan menerima konsekuensinya. Pencegahan terorisme gencar dilakukan agar tidak ada lagi pengeboman dan kekerasan di Indonesia. Penangkapan terduga teroris di Condet membuka mata

Ormas Terlarang Terlibat Teror Harus Ditindak

Oleh : Firza Ahmad )* Terorisme merupakan kejahatan yang susah diampuni karena mereka berkali-kali melakukan tindak kekerasan, sampai menghilangkan nyawa banyak orang. Oleh karena itu, ketika ada ormas terlarang yang terlibat terorisme, harus diselidiki dengan teliti. Agar mereka tidak membabi-buta dan melanjutkan aksi teror dengan jaringan yang dimiliki. FPI dinyatakan sebagai ormas terlarang berdasarkan SKB

Mendukung Pengungkapan Ormas Terlarang Terlibat Jaringan Teror

Oleh : Raavi Ramadhan )* Teroris makin meresahkan masyarakat dengan membuat kejutan buruk berupa pengeboman dan penembakan. Densus 88 berusaha keras mengusut jaringan teroris, agar kedamaian di Indonesia tidak terusik lagi. Salah satu yang dicurigai terlibat terorisme adalah ormas terlarang yang baru dibubarkan oleh pemerintah, karena mereka punya tujuan serupa yang merugikan pemerintah. Jaringan terorisme

Mendukung Larangan Pendakwah Ormas Terlarang Tampil di TV dan Radio

Oleh : Muhammad Yasin )* Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan larangan Ormas terlarang untuk tampil di Televisi maupun Radio. Keputusan ini dianggap tepat agar situasi bulan Ramadhan tetap kondusif dan masyarakat dapat beribadah dengan tenang. Dakwah di media baik televisi maupun radio tentu akan semakin jamak ditemukan saat Ramadhan. Momentum ini tentu jangan sampai dimanfaatkan

Masyarakat Mendukung Pelarangan Eks Angota Ormas Terlarang Beraktivitas Politik

Oleh : Zakaria )* Eks anggota ormas terlarang tidak boleh berpolitik dan mencalonkan diri jadi pejabat di tingkat apapun. Hal ini tercantum dalam draft UU pemilu. Pelarangan ini bukan mencabut hak mereka sebagai warga negara. Namun, mereka terbukti tidak setia pada NKRI, sehingga dilarang keras beraktivitas politik. Publik dikejutkan dengan draft UU pemilu yang masih