Oleh : Firza Ahmad )* Rizieq Shihab mendekam di dalam penjara karena beberapa kasus yang membelitnya. Penegakan hukum terhadap mantan panglima FPI ini dirasa sudah tepat, karena ia terbukti melanggar peraturan, mulai dari protokol kesehatan hingga terbukti menghasut massa. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan jangan dibela masyarakat. Penahanan Rizieq Shihab selama 6 tahun membuat pendukungnya
- Posted by: redaksi
- 2021-01-11
- FPI, Penegakan Hukum, Rizieq Shihab
Penegakan Hukum Terhadap Rizieq Shihab Sudah Tepat
Mahasiswa Ikut Mengecam Kekerasan Berlatar Agama
Oleh : Amsori )* Salah satu organisasi Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sempat membuat pernyataan yang kontroversial, karena seakan-akan mencela pembubaran FPI. Namun mereka menangkisnya, karena tidak mendukung ormas tersebut, bahkan mengecam kekerasan berlatar belakang agama yang umumnya dilakukan FPI. Pembubaran FPI membawa berbagai reaksi ke masyarakat. Ada pihak yang bahagia karena tak
- Posted by: redaksi
- 2021-01-07
- FPI, Penegakan Hukum
Masyarakat Mendukung Penegakan Hukum Terhadap FPI
Oleh : Asjad Agustino )* Keputusan pembubaran FPI dianggap sudah tepat. Masyarakat pun mendukung upaya penegakan hukum tersebut karena FPI menjadi Ormas yang selalu meresahkan masyarakat dan tidak memiliki kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah telah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Pembubaran ini rupanya memantik dukungan dari Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif
- Posted by: redaksi
- 2021-01-07
- Anti Islam, FPI
Pembubaran FPI Bukan Berarti Anti Islam
Oleh : Firza Ahmad )* Pembubaran FPI membuat mereka emosi dan menuduh pemerintah anti islam. Namun serangan ini ditangkis oleh ketua PBNU Marsudi Syuhud. Menurutnya, FPI dibubarkan karena menentang Pancasila. Masyarakat juga senang ketika pemerintah bertindak tegas, karena Ormas ini selalu membuat onar dan merusak perdamaian di Indonesia. Ketika FPI dibubarkan, maka mereka mengeluarkan manuver
Legalitas Keputusan Pemerintah SKB Yang Legitimatif
Oleh : Prof. Dr Indriyanto Seno Adji, SH, MA. Pengajar PPS Bid Studi Ilmu Hukum UI GemaNusa – Tidak perlu menjadi polemik tentang Pelarangan Kegiatan-Aktifitas FPI. Ini persoalan facet HTN, HAN dengan dampak Hukum Pidana apabila dilakukan pelanggarannya, dan karenanya Keputusan Pemerintah melalui SKB memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karenanya patut diapresiasi dan didukung penuh oleh semua
- Posted by: redaksi
- 2021-01-01
- FPI, Lahan PTPN, Megamendung
FPI Angkat Kaki Dari Lahan PTPN di Megamendung
Oleh : Firza Ahmad )* Front Pembela Islam (FPI) diduga kuat telah menyerobot tanah milik negara di Megamendung Jawa Barat. Masyarakat pun berharap agar FPI mau angkat kaki dari lahan negara yang sudah diambil alih tanpa izin tersebut. TB Hasanuddin selaku Anggota komisi I DPR mengapresiasi langkah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang melayangkan surat
Lahan FPI Bermasalah, Harus Dikembalikan ke Negara
Oleh : Made Raditya )* FPI kembali berbuat onar karena ketahuan mencaplok lahan milik negara. Mereka mengklaim bahwa tanah itu sudah dibeli, namun tidak ada sertifikat sebagai bukti. Publik makin tidak bersimpati pada ormas itu, karena bertindak seenaknya sendiri dan merugikan negara. Setelah sang panglima dicokok, FPI kembali jadi headline. Kali ini mereka terciduk dengan
Masyarakat Tolak Provokasi FPI
Oleh : Firza Ahmad )* Provokasi FPI semakin meresahkan, sehingga masyarakat menolaknya mentah-mentah. Ormas tersebut tak bisa melakukan modus dengan berdalih sedang membela umat. Padahal yang dilakukan adalah sweeping dan kegiatan lain yang tak berizin. Tindakan premanisme FPI tak dapat ditolerir, sehingga bayak orang minta ia dibubarkan saja. Akhir tahun, aparat makin menjaga di tempat
FPI Harus Mengembalikan Lahan Kepada Negara
Oleh : Hasto Pradipta )* Telah beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII kepada Pondok Pesantren (Ponpes) Markas Syariah, Megamendung, pimpinan Habib Rizieq Shihab. PTPN VIII meminta Markaz syariah untuk meninggalkan lahan yang disebut miliknya. Tercatat, surat tersebut tertanggal 18 Desember 2020. Dituliskan, ada permasalah penggunaan fisik tanah HGU PTPN VII, kebun Gunung
- Posted by: redaksi
- 2020-12-26
- FPI, Tokoh Provokatif
Perlunya Tindakan Tegas Bagi Tokoh Provokatif
Oleh : Firza Ahmad )* Pemerintah dan seluruh masyarakat saat ini sedang fokus untuk menangani Covid-19 yang masih terus terjadi. Kendati demikian, usaha tersebut terganggu oleh provokasi sejumlah oknum yang hanya memperkeruh situasi dan menambah beban rakyat. Polisi diminta tegas dalam menindak tokoh provokatif tersebut. Jejaring media sosial twitter ramai menaikkan tagar #TangkapMunarman. Dimana melalui