Menteng, Jakarta - Indonesia

Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Penyelewengan Bansos terdampak Covid-19

Aparat Penegak Hukum di wilauah Jawa Timur bergerak cepat menyikapi kabar soal pengalokasian packaging dan distribusi pada program JPS yang digulirkan melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Provinsi Jatim untuk warga Kabupaten Malang terdampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi soal

Pemerintah Terus Menggulirkan Bansos Selama PPKM

Oleh : Sonya Saputri Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan Pemerintah di Jawa Bali kemudian diperluas hingga  Sumatera, Kalimantan dan Provinsi lainnya dalam menekan laju penularan wabah Covid-19. Pemerintah memastikan bahwa selama kebijakan  tersebut diberlakukan akan terus   menggulirkan  beragam bantuan sosial. Pemerintah sedikitnya menggelontrokan anggaran senilai 6,1 triliun memperpanjang program bantuan sosial tunai (BST) periode Juli- Agustus

BSU dan Bansos Cov-19 Jaga Ekosistem Perdagangan

Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp 8,8 triliun untuk memastikan pendapatan dan daya beli masyarakat tetap terpenuhi. Bantuan ini sekaligus menjadi stimulus perekonomian di masa pandemi. Jumalah BSU yang dianggarkan per penerima ialah sebesar Rp 500 ribu yang akan diberikan langsung untuk dua bulan dengan total Rp 1 juta. Menyikapi permasalah

Masyarakat Puas Dengan Bansos Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19

Oleh : Aulia Hawa )* Pemerintah sudah memberi banyak bantuan untuk masyarakat saat pandemi. Mereka juga merasa puas karena Bansos ini sangat bermanfaat di masa krisis akibat virus Corona. Pandemi Covid membuat banyak korban, mulai dari yang sakit fisik hingga mental. Mereka yang merasa stress rata-rata jatuh terpuruk karena kondisi finansianya oleng, gara-gara corona. Virus

Pemerintah Mempercepat Penyaluran Bansos ke Masyarakat terdampak Covid-19

Pemerintah hingga kini masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak covid-19. Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran sejumlah bansos untuk masyarakat. Penyaluran bansos yang dipercepat ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait PPKM level 4. “Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu,” kata

Pemerintah Mempercepat Pengiriman Bansos Covid-19 Secara Tepat Sasaran

Menyusul pengumuman Presiden terkait perpanjangan penerapan PPKM, pemerintah memastikan akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Hal itu dilakukan dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta diiringi komitmen transparansi dan anti korupsi. Bantuan sosial yang digulirkan pemerintah tersebut merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat dan usaha kecil, khususnya kelompok yang terdampak pandemi Covid-19. “Pemerintah sangat memahami, bahwa

Pemerintah Salurkan Bantuan Selama PPKM Level 4

Oleh : Raditya Rahman )* Selama PPKM level 4 ada banyak pembatasan yang diatur oleh pemerintah. Masyarakat tidak usah takut rezekinya akan berkurang karena mobilitasnya dibatasi. Penyebabnya karena pemerintah menyalurkan berbagai bantuan selama PPKM level 4, sehingga bisa menolong kondisi finansial rakyat. Perpanjangan PPKM darurat menjadi PPKM level 4 membuat masyarakat agak kaget, karena sebenarnya

Waspada Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

Presiden Jokowi telah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan itu akan berdampak di beberapa sektor. Untuk itu, pemerintah akan kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos). Pemerintah berencana menggelontorkan Bantuan Sosial Tunasi (BST) berupa uang tunai kepada masyarakat golongan bawah menyusul diberlakukannya penerapan PPKM.. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penyaluran Bansos Sebaiknya Gandeng KPK

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mempercepat penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Tujuan dari kebijakan mempercepat Bansos bulan Mei 2021 adalah untuk menggenjot daya beli dan konsumsi masyarakat saat Lebaran. “Kami mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk PKH, BPNT, BLT Dana Desa. Kita minta untuk segera dijalankan yang bulan ini (April) dan bulan

Masyarakat Mengapresiasi Bansos Bagi Warga Terdampak Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko )* Pemerintah terus mengantisipasi persoalan sosial ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Salah satu upaya tersebut adalah dengan penyaluran Bansos bagi warga terdampak Covid-19 yang banyak mendapat apresiasi publik. Kita tentu sepakat bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang begitu sulit bagi masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Meningkatnya angka terkonfirmasi positif Covid-19 membuat