Menteng, Jakarta - Indonesia

Penyempurnaan UU Cipta Kerja Melibatkan Akademisi Demi Kepentingan Rakyat

Oleh : Deka Prawira )* Pemerintah melibatkan akademisi untuk ikut menyempurnakan revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dengan adanya pelibatan tersebut, revisi UU Cipta Kerja diharapkan dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat, sehingga undang-undang tersebut harus direvisi atau disempurnakan. Dalam upaya menyempurnakan

Ilustrasi Suku Dani

Upaya Pemerintah Dekatkan Pelayanan Publik Melalui Pemekaran Dinodai Opini Negatif Akademisi Merauke Sudutkan Masyarakat Adat

gemanusa.id – Keterlibatan akademisi perguruan tinggi dalam partisipasi di ranah pemerintahan menjadi hal lazim dalam politik kebangsaan agar menjadi egaliter mengisi program strategi di struktur pemerintahan. Begitu juga peran akademisi diluar posisi struktur pemerintah, salah satunya diharapkan mampu menjadi kontrol sekaligus masukan bagi sejumlah kebijakan pemerintah yang sedang direncanakan maupun tengah dilangsungkan serta membutuhkan analisis

Ilustrasi Dukungan Kebijakan Otsus dan DOB

Pemekaran Wilayah Papua Kembali dapat Dukungan dari Akademisi dan Tokoh Masyarakat di Sejumlah Provinsi

gemanusa.id – Pasca berita menggembirakan dari pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan kesepakatan dukungan kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Sejumlah respon berdatangan menyatakan sikapnya dengan beragam sisi dan sudut pandang. Sudah tentu bisa ditebak, para penolak kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang didukung oleh kelompok separatis

Akademisi Mendukung Perpanjangan PPKM

Oleh : Savira Ayu )* Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mendapat apresiasi dari banyak pihak, tidak terkecuali akademisi. Penerapan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021 diharapkan dapat meredam lonjakan Covid-19.Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentu menghadirkan beragam tanggapan, meski demikian kebijakan PPKM merupakan hal yang ditetapkan melalui analisis risiko. Guru Besar Fakultas