Gemanusa

PAPUA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua melalui berbagai program bantuan sosial (bansos). Baru-baru ini, sebanyak 25.686 warga di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 112 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III. Penyaluran bansos…

Oleh : Aditya Anggara )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 39 juta penerima menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian gizi dan kesehatan masyarakat. Di tengah tantangan ketimpangan sosial, tingginya angka stunting, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi di sebagian wilayah Indonesia, program ini hadir sebagai jawaban nyata atas komitmen…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus memperkuat sinergi antara tingkat pusat dan daerah guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program MBG mulai dilaksanakan secara bertahap sejak…

Jakarta, Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan distribusi, tetapi juga dari jaminan mutu dan keamanan pangan yang disajikan kepada peserta didik. Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan Lima Prinsip Keamanan Pangan sebagai panduan utama pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Prinsip tersebut mencakup kebersihan, pemisahan bahan mentah dan…

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah optimis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. “Insya Allah ini sudah mulai terlihat sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-menawar, akan semua terlaksana,” kata Zulhas, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Keyakinan tersebut…

Oleh : Ricky Rinaldi Presiden Prabowo Subianto menegaskan perang terhadap narkoba adalah perjuangan moral dan nasional yang tidak dapat ditawar. Dalam tahun pertama kepemimpinannya, ia memimpin langkah tegas menghancurkan sindikat narkoba nasional yang selama ini menjadi ancaman bagi masa depan generasi bangsa. Langkah tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan strategi komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, sinergi…

Oleh : Nancy Dora )* Perang melawan narkoba kembali mendapatkan penegasan kuat dari Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas nasional yang harus dijalankan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam momentum satu tahun pemerintahannya, Prabowo menunjukkan komitmen nyata dengan turun langsung menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri,…

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sosial bangsa melalui Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANNAS). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 dengan membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari pengaruh narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa…

Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas kejahatan narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa. Hal ini dibuktikan dengan pemusnahan barang bukti narkoba senilai lebih dari Rp29 triliun yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta. Kegiatan pemusnahan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat pembangunan nasional melalui kebijakan yang inovatif dan terukur. Salah satu langkah terobosan tersebut adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Aturan ini secara resmi ditandatangani Presiden Prabowo dan menjadi instrumen baru yang memungkinkan pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara…