Pemerintah Hapus Tantiem Komisaris BUMN untuk Perkuat Tata Kelola

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR. “Saya menemukan komisaris hanya rapat sebulan sekali bisa dapat Rp40 miliar per tahun. Itu tidak wajar,” kata Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menekankan, jika BUMN merugi maka direksi maupun komisaris tidak boleh menerima…

Read More

Penghapusan Tantiem Jadi Langkah Strategis Pembenahan BUMN

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara. Pernyataan itu disampaikan saat Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta. “Tadinya pengelolaannya kurang tepat secara logika ekonomi. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup…

Read More

Pemerintah Pacu Infrastruktur Papua Lewat Penjaminan Kredit dan Pembangunan Rumah Rakyat

Jayapura – Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur di Papua melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini tidak hanya menyasar penyediaan fasilitas dasar, tetapi juga dukungan pembiayaan dan pembangunan hunian layak bagi masyarakat. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua untuk memperluas akses pembiayaan konstruksi. Penandatanganan kerja sama ini mencatat…

Read More

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua sebagai Strategi Pemerataan Nasional

Oleh: Elias Sondegau *) Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman sosial budaya yang dimilikinya, Papua menjadi salah satu daerah…

Read More

Tolak Demo 25 Agustus, DPR dan Pemerintah Komitmen Kawal RUU Perampasan Aset

JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat dan wakil rakyat menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi mengikuti demonstrasi 25 Agustus 2025. Aksi tersebut dinilai tidak jelas penanggung jawabnya serta rawan ditunggangi kepentingan politik. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat menegaskan organisasinya tidak akan ikut serta dalam aksi itu. “Karena tidak jelas siapa penanggung jawab…

Read More

Komitmen Pemerintah Perangi Judi Daring Lewat Edukasi Pemanfaatan Bansos

Oleh : Arya Pradipta )* Pemerintah kembali menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan produktif. Dalam penyaluran bansos untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo, pemerintah mengingatkan agar dana yang diberikan tidak dipakai untuk aktivitas yang merugikan, khususnya perjudian daring yang marak menjebak masyarakat. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menekankan bahwa…

Read More

Pemerintah Buat Aturan Teknis Jalankan Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menetapkan aturan teknis pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini mengatur secara rinci mekanisme persetujuan pembiayaan koperasi desa, termasuk tata cara pengajuan pinjaman, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9…

Read More

Hadirnya Koperasi Merah Putih Mampu Gerakkan Perekonomian Masyarakat

Oleh: Ferdiansyah Putra Dewa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program nasional yang menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia. Program ini dibangun dengan tujuan agar koperasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui tiga kluster utama konsumsi, produksi/distribusi, dan pembiayaan koperasi diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok murah, memperpendek rantai distribusi, serta memberi pinjaman lunak yang…

Read More

Pasca Perayaan Kemerdekaan, Stop Penyalahgunaan Simbol Non-Nasional

Jakarta – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia masih menyisakan sorotan publik. Di tengah gegap gempita perayaan, muncul fenomena pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak yang sempat viral di media sosial. Tindakan itu bahkan dilakukan berdampingan, dan dalam beberapa kasus, menggantikan posisi Bendera Merah Putih. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan luas karena dianggap…

Read More

Menolak Kehadiran Simbol Bajak Laut di Bulan Kemerdekaan

Jakarta – Sejumlah pihak menyesalkan pemasangan bendera bajak laut selama momentum Bulan Agustus 2025 yang identik dengan bulan Kemerdekaan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menghormati jasa para pahlawan. Oleh sebab itu, momen kemerdekaan harus dimaknai sebagai wujud rasa syukur. “Bagaimana generasi penerus bisa memaknai kemerdekaan…

Read More