Gemanusa

Oleh: Khalil Satriawan )* Fenomena judi daring kian menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudahan akses internet yang menyebar hingga pelosok negeri membuat praktik ini menjangkau semua kalangan, mulai dari pelajar hingga orang dewasa.  Dampak yang ditimbulkan judi daring pun tidak lagi sekadar kerugian finansial, melainkan merambah pada kehancuran keluarga, gangguan kesehatan mental, hingga…

Jakarta – Pemerintah membentuk tim investigasi lintas keahlian guna memperkuat implementasi program Masyarakat Bebas Gizi (MBG). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah cepat untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. “Tim investigasi ini terdiri dari pakar kesehatan masyarakat, gizi, dan epidemiologi, serta didukung tenaga hukum dan sosial agar hasilnya komprehensif,”…

Oleh : Rikcy Rinaldi Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan program Masyarakat Bebas Gizi (MBG) tetap hadir sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Program ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui pemerataan layanan gizi, tetapi juga dilengkapi dengan sistem pengawasan ketat agar pelaksanaannya berlangsung transparan, efektif, dan berkelanjutan. Kehadiran MBG dipandang sebagai investasi…

Oleh: Bara Winatha*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk memastikan setiap anak bangsa, khususnya para siswa, memperoleh akses pada gizi yang sehat, aman, dan halal demi menunjang tumbuh kembang mereka. Namun, beberapa kasus keracunan yang menimpa siswa di sejumlah daerah sempat menjadi sorotan publik dan…

Jakarta — Pemerintah memperketat standar operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kasus keracunan makanan di sekolah. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat prosedur pengolahan makanan di dapur MBG, kewajiban sertifikasi juru masak, hingga inspeksi ketat di lapangan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pemerintah berkomitmen agar MBG tetap berjalan lancar tanpa…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat koperasi desa sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa sebanyak 20.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan diprioritaskan memperoleh kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Jumlah ini naik dari target awal yang hanya 16.000 koperasi. “Kemarin rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan)…

Jakarta — Pemerintah memastikan percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan dimulai pada Oktober 2025. Program strategis ini digadang sebagai salah satu solusi nyata untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus menjawab keresahan masyarakat di tengah dinamika sosial dan demonstrasi yang marak terjadi belakangan ini. Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan mampu menjadi penopang distribusi kebutuhan…

Oleh : Dika  Rachman Di tengah berbagai dinamika perekonomian global yang berdampak pada masyarakat Indonesia, muncul kembali kesadaran bahwa kekuatan ekonomi rakyat harus menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas bangsa. Inflasi, fluktuasi harga pangan, serta tantangan distribusi kebutuhan pokok menuntut adanya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat….

Oleh: Dimas Permana )* Pemerintah Indonesia tengah memperkuat strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dengan meluncurkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih). Program ini digagas sebagai salah satu solusi konkret untuk menjawab persoalan pengangguran sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.  Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa hingga akhir Desember 2025, Kopdes Merah Putih memiliki potensi besar menyerap tenaga…

Jakarta,- Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merespons aspirasi kelompok buruh 17+8 dengan menyiapkan kebijakan konkret untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor padat karya maupun industri strategis. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa salah satu langkah penting adalah dengan menahan laju kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) setidaknya selama…