Gemanusa

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menggencarkan sosialisasi program rumah subsidi bagi kelompok pekerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Asisten Manajer Pemasaran Pembiayaan Program BP Tapera, Berdi Dwijayanto mengatakan, program…

*) Oleh : Andi Mahesa Di tengah upaya negara membantu warganya keluar dari jerat kemiskinan lewat program bantuan sosial (bansos), ironi justru menyeruak. Ratusan ribu penerima bansos tercatat aktif berjudi daring. Tak tanggung-tanggung, nilai deposit mereka di sejumlah akun judi daring mencapai hampir Rp1 triliun. Fakta mencengangkan ini diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi…

Oleh: Rendra Prakoso *) Pemerintah mulai merealisasikan kebijakan distribusi tunjangan kinerja (tukin) secara bulanan bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi sistem penggajian di sektor pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen sekaligus mendorong perbaikan kinerja akademik. Pada Juli 2025, pencairan tukin untuk periode…

Oleh : Arya Pradipta )* Pemberantasan judi daring di Indonesia kini bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi fokus serius lintas kementerian dan lembaga, mengingat eskalasinya yang kian meresahkan. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya permainan ini, baik bagi individu maupun masa depan negara, perlu terus ditingkatkan.  Pemerintah pun tengah menargetkan pemblokiran hingga tiga juta situs judi daring…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, khususnya para dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Mulai pekan ini, tunjangan kinerja (tunkin) resmi dicairkan dan langsung masuk ke rekening para dosen yang berhak menerimanya. Pencairan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan kesejahteraan tenaga pendidik…

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan komitmennya dalam memberikan kepastian finansial bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menjamin pencairan Tunjangan Kinerja (Tunkin) setiap bulan mulai Juli 2025. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menegaskan bahwa pencairan Tunkin bagi dosen akan dilakukan secara…

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan para dosen di seluruh Indonesia, khususnya dalam hal pencairan tunjangan kinerja (tunkin). Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah memastikan bahwa pencairan tunkin dosen akan dilakukan paling lambat pada akhir Juli 2025. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Simatupang, menyampaikan keterlambatan tunkin yang terjadi pada semester pertama 2025 merupakan dampak dari…

Oleh: Melianus Tabuni )* Pemerintah kembali menegaskan bahwa kehadiran Sekretariat Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BK Papua) di Jayapura bukan berarti Wakil Presiden akan berkantor tetap di Papua. Penempatan ini adalah strategi kelembagaan yang bersifat administratif untuk mendekatkan layanan dan mempercepat proses pembangunan di Papua secara lebih nyata, sekaligus menepis spekulasi publik yang…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani berbagai persoalan di Papua melalui langkah strategis penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai koordinator percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Penugasan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun Papua secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi atas kabar yang sempat berkembang…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan di Papua dengan menghadirkan kesekretariatan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang kini resmi berkantor di Jayapura. Penempatan kantor ini bukan berarti Wakil Presiden akan berkantor tetap di Papua, melainkan menunjang efektivitas kerja badan khusus yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi…