Gemanusa

Oleh: Eleine Pramesti *) Dalam sistem pemerintahan Indonesia, hubungan antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah pusat merupakan bagian yang sangat penting dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Pemda memiliki peran vital dalam melaksanakan kebijakan dan program-program pembangunan yang disusun oleh pemerintah pusat, sementara itu, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam memberikan arahan, pengawasan, serta…

Jakarta – Harapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bebas hoax atau informasi bohong, serta tanpa adanya kampanye hitam harus dibangun dari evaluasi secara komprehensif, pembelajaran yang diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik dari praktik Pemilu 2019 maupun Pilkada 2020. Hal tersebut dikatakan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam sebuah wawancara…

Oleh: Juanda Syah)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi lokal. Dengan mengoptimalkan suplai bahan baku dari desa dan sekitarnya, program ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan di tingkat desa. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah…

Oleh: Rahman Prawira)* Program hilirisasi andalan Danantara hadir sebagai sebuah terobosan strategis dalam upaya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Program ini bukan sekadar kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada nilai tambah produk, tetapi juga merupakan simbol komitmen kuat untuk melepaskan bangsa dari ketergantungan pada ekspor bahan…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Kebijakan efisiensi anggaran negara untuk tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengarahkan pembangunan nasional. Pemerintah menyadari bahwa kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, kenaikan harga energi, hingga dinamika geopolitik, menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, adaptif, sekaligus produktif. Efisiensi menjadi strategi…

Jakarta, – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), bersama berbagai pemangku kepentingan, menetapkan optimalisasi mutu dan kualifikasi PMI sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing global dan mendongkrak devisa nasional. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan, pemerintah menargetkan penempatan hingga 400.000 PMI di luar negeri pada 2025, naik signifikan dari sekitar 297.434…

*) Oleh : Dimas Aryanto Papua saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan nasional. Dengan wilayah yang luas dan kebutuhan infrastruktur yang mendesak, Papua diproyeksikan sebagai kawasan prioritas yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Berbagai program pembangunan dirancang untuk menjawab tantangan membangun daerah yang masih terisolasi dan meningkatkan…

Oleh: Melianus Tabuni )* Pemerintah kembali menegaskan bahwa kehadiran Sekretariat Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BK Papua) di Jayapura bukan berarti Wakil Presiden akan berkantor tetap di Papua. Penempatan ini adalah strategi kelembagaan yang bersifat administratif untuk mendekatkan layanan dan mempercepat proses pembangunan di Papua secara lebih nyata, sekaligus menepis spekulasi publik yang…

YOGYAKARTA —Tim Pemenangan Daerah (TPD) di Yogyakarta secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Ganjar-Mahfud.  Ganjar Pranowo juga turut hadir dalam acara deklarasi tersebut, yang bertempat di Pendopo Agung Ambarukmo, Yogyakarta. Dirinya pun menjanjikan adanya pemerintahan yang bersih tanpa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Pada kesempatan tersebut, Ganjar juga berjanji akan mampu membuka lapangan…

Banyaknya kekecewaan dari masyatakat usai Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan syarat pendaftaran sebagai capres-cawapres dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Meskipun sosok tersebut masih belum mencapai batas usia paling rendah yakni 40 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti,…