Portal Berita Nusantara
Oleh: Dhita Karuniawati )* Libur Lebaran selalu menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai waktu berkumpul bersama keluarga dan sahabat, liburan ini juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Dengan memanfaatkan libur Lebaran 2025 secara optimal, berbagai sektor ekonomi di daerah dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan. Setiap tahunnya, jutaan orang melakukan perjalanan…
Oleh: Farhan Farisan )* Pemerintah memanfaatkan momentum Hari Raya Idulfitri untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan sisi permintaan dan penawaran. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025, pemerintah mendorong peningkatan demand dan supply dalam mendukung pergerakan ekonomi saat libur Lebaran. Adapun berbagai program yang…
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen untuk memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang berkapasitas. Dalam upaya menjaga transparansi, pemerintah akan mengundang para ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil guna memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.Ketua DPR RI,…
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) akan melibatkan partisipasi publik secara luas. Wakil Ketua Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa DPR akan bersikap terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat dalam penyusunan revisi RUU Polri dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hinca menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam…
Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Komitmen ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam proses legislasi yang terus dijaga oleh DPR RI, khususnya Komisi III yang bertanggung jawab dalam pembahasan…
Oleh: Hendri Rahardjo Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan Polri sekaligus memastikan kejelasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dengan semangat reformasi dan profesionalisme, RUU ini akan menghadirkan institusi Polri yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman. RUU ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun…
Oleh : Ricky Rinaldi Mendukung petani dan nelayan bukan hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Pemerintah, melalui kerja sama dengan MBG, terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menghadirkan program pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membuka jalan bagi petani dan nelayan untuk berkembang lebih…
Oleh: Feronika Moyasinta)* Di tengah dunia yang semakin peduli dengan kesehatan ibu dan anak, Indonesia meluncurkan sebuah program yang mendapat perhatian luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Program yang dikenal dengan nama MBG (Makanan Bergizi) bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang optimal bagi ibu hamil dan anak-anak, terutama yang berada di daerah dengan tingkat…
Oleh: Bara Winatha )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah maju dalam memperkuat pertahanan dan stabilitas nasional. Tidak ada kepentingan tersembunyi dalam revisi ini, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman guna memastikan TNI tetap profesional dalam menjaga kedaulatan negara. Kekhawatiran mengenai kembalinya dwifungsi ABRI serta dominasi militer di…
Oleh: Sopari Abdullah )* Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Sejumlah pihak khawatir revisi akan membuka celah kembalinya peran militer dalam urusan sipil, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Di…
