Gemanusa

Jakarta — Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan terkait UU Cipta Kerja pada tanggal 2 Oktober 2023, yang mengindikasikan bahwa undang-undang tersebut telah secara resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menyusul keputusan tersebut, banyak kalangan masyarakat, khususnya para pakar, telah memberikan pandangan positif tentang UU Cipta Kerja, serta dampaknya terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Seorang Pakar…

Oleh : Kanya Almahyra *) Dengan telah memiliki rekam jejak serta pengalaman dan prestasi yang dimilikinya, yakni sejauh ini terus konsisten untuk mampu memberantas penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia, maka para ulama dan juga kyai dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus memberikan dukungan penuh kepada pasangan duet Capres-Cawapres Ganjar Pranowo…

MALANG — Hasil survei dari Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terbaru menunjukkan bahwa elektabilitas dari Ganjar Pranowo menang telak di Provinsi Jawa Timur pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Tim Survei Pusat Studi Ilmu Politik UMM, Rully Inayah Ramadhan mengatakan bahwa angka elektoral yang dimiliki oleh Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan tersebut…

ACEH – Ganjarist Aceh mengungkap bahwa duet Ganjar-Mahfud merupakan pasangan pemimpin yang ideal dan dianggap mampu untuk menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh (UUPA). Ketua Ganjarist Aceh Fauzan Febriansyah mengatakan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud dapat mewujudkan harapan penuntasan MoU Helsinki dan UUPA. “Ganjar-Mahfud adalah pasangan yang mampu memimpin Indonesia dan mewujudkan harapan penuntasan implementasi…

Oleh : Maya Anindya )* Undang-Undang Cipta Kerja, atau lebih dikenal sebagai UU Ciptaker, undang-undang sapu jagat dan omnibus law, telah menjadi topik yang hangat dan kontroversial sejak awal pembahasannya. UU ini merupakan reformasi besar dalam hukum ketenagakerjaan dan bisnis di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang di Indonesia…

Oleh : Fernando Louis Kandani )*  Pemerintah menunjukkan optimalitas dalam melaksanakan strategi untuk mengatasi ancaman dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pesta demokrasi berjalan lancar tanpa gangguan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, yang jelas akan mengancam suasana demokrasi di Tanah Air….

Oleh: S. A. Pamungkas )* Paham radikalisme menjadi salah satu ancaman yang paling mendesak dalam dinamika politik dan keamanan global. Khususnya menjelang pesta demokrasi 2024, paham radikal ini memunculkan berbagai kekhawatiran yang serius terkait stabilitas, integritas dan tentunya keamanan negara. Tantangan utama dalam radikalisme ini adalah pemahaman yang berbeda masing-masing orang tentang apa yang dimaksud…

Oleh : Aditya Anggara )* Eskalasi suhu politik terus meningkat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Tidak hanya di tingkat pusat, eskalasi tersebut dikhawatirkan juga akan berdampak ke daerah yang rawan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Atas kondisi tersebut, sebagai gerakan pencegahan, Ulama dan da’idihadirkan untuk mengkondusifkan apabila terjadi perpecahan di kalangan masyarakat. Indonesia saat ini masuk…

Oleh : Heremoana Magahet Kebijakan pemekaran wilayah menjadi enam provinsi merupakan komitmen serius pemerintah era Presiden Jokowi untuk memajukan Papua. Pemekaran wilayah atau DOB (Daerah Otonomi Baru) berupa kabupaten baru diharapkan akan memangkas administrasi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan. Tentu saja kebijakan tersebut sangat didukung oleh tokoh intelektual. Dengan hadirnya DOB tersebut maka masyarakatnya…