Gemanusa

Jakarta — Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya praktik kecurangan pangan. Melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah menindak tegas praktik pengoplosan beras demi melindungi hak konsumen dan menciptakan sistem pangan nasional yang sehat, adil, dan transparan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa hasil pengujian laboratorium menunjukkan 212 merek beras yang beredar…

Oleh : Andhika Utama )* Peredaran beras oplosan kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus yang terungkap dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan betapa praktik curang ini telah merugikan masyarakat dalam skala besar. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan didukung berbagai lembaga seperti Bareskrim Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Perdagangan mengambil sikap tegas dalam memberantas peredaran…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan distribusi beras di berbagai daerah sebagai langkah strategis untuk mencegah peredaran beras oplosan yang merugikan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta stakeholder terkait guna memastikan kualitas beras yang beredar di pasar tetap terjamin. Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta…

Oleh: Bara Winatha*) Praktik curang dalam tata niaga beras nasional kembali menjadi sorotan publik setelah Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap maraknya peredaran beras oplosan yang tidak sesuai dengan label dan mutu. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik oplosan ini secara sistemik melalui sinergi lintas lembaga negara. Kasus kecurangan dalam peredaran beras ini merusak kepercayaan konsumen dan…

Jakarta – Vonis 4,5 tahun terhadap mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Tom Lembong, merupakan hasil dari proses hukum yang panjang dan telah melewati tahapan pembuktian yang sah di pengadilan. Kasus tersebut dinilai murni sebagai masalah hukum dan tidak ada kaitan dengan politisasi maupun kriminalisasi. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia,…

JAKARTA — Pemerintah meluncurkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada 21 Juli 2025. Peluncuran tersebut menjadi salah satu tonggak yang penting dalam upaya pemerintah untuk terus memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui pemberdayaan koperasi desa dan kelurahan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa…

Oleh : Umar Adi Susanto )* Peresmian Koperasi Merah Putih oleh Pemerintah di Klaten-Jawa Tengah  menandai terlaksananya babak baru dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Peluncuran koperasi tersebut bukan hanya menjadi sekadar ajang seremoni secara administratif belaka, justru merupakan pertanda dari adanya simbol yang nyata terkait gotong royong ekonomi nasional yang menekankan pada aspek partisipasi masyarakat…

Oleh : Jaka Budiman )* Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih oleh Pemerintah pada tanggal 21 Juli 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi rakyat. Kehadirannya menjadi bukti yang sangat nyata dari terjalinnya sinergi antar berbagai pihak dalam mendorong pembangunan ekonomi menjadi lebih inklusif dari desa hingga kelurahan di seluruh Indonesia. Membahas mengenai…

Jakarta, — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan baru mengenai pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi digital oleh marketplace tidak akan menimbulkan tekanan tambahan terhadap inflasi. Langkah ini justru diyakini akan memperkuat sistem perpajakan nasional dan mendorong kepatuhan tanpa membebani konsumen secara signifikan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang…

Jakarta — Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi pemungutan pajak digital sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang menyasar sektor ekonomi modern. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai badan yang ditugaskan memungut Pajak Digital Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam…