Gemanusa

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat daya tahan masyarakat terhadap tekanan inflasi dan gejolak ekonomi global melalui kebijakan stimulus ekonomi. Salah satu instrumen utama yang dijalankan adalah penyaluran tambahan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai dan beras kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa proses integrasi dan…

Oleh :  Maya Naura Lingga )* Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan daya saing dan menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.  Salah satu langkah terbarunya adalah peresmian Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 24 Februari 2025.  Lembaga ini dibentuk…

Oleh : Zaki Ramadhan )* Distribusi bantuan sosial yang digencarkan pemerintah kini tak lagi semata dianggap sebagai pengeluaran, melainkan sebagai strategi investasi yang cerdas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.  Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan daya beli pasca momen konsumsi besar seperti Lebaran, kehadiran berbagai bentuk stimulus mulai dari bantuan…

Oleh: Fahri Hakim )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini tidak hanya ditugaskan mengonsolidasikan aset-aset negara, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam membangun kemandirian ekonomi Indonesia melalui pengelolaan profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Peluncuran Danantara disambut luas oleh berbagai pihak,…

Penulis Artikel : Evi Savitri / kontributor JurnalRedaksi.com Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi perhatian utama. Karena bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu turut serta dalam menjaga stabilitas daerah selama tahapan Pilkada berlangsung. Menjaga kamtibmas bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi peran penting masyarakat juga dapat…

Jakarta – Pemerintah mulai 2025 resmi menerapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengacu pada DTSEN dalam menentukan penerima bansos. Presiden Prabowo Subianto menyatakan, DTSEN akan menjadi…

Oleh : Naufal Putra Bratajaya )* Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan pemerintah Indonesia tahun 2020 menjadi salah satu langkah cermat untuk menyederhanakan regulasi dan mengatasi keterhambatan investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih komprehensif. UU Cipta Kerja memang sempat menjadi polemik saat disahkan pertama kalinya, namun hingga saat ini pemerintah terus memperbaikinya melalui Satgas…

Jakarta – Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Judha Nugraha, menegaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo telah memberikan pendampingan hukum menyeluruh bagi tiga WNI magang yang overstay dan tersandung kasus perampokan di Prefektur Ibaraki, Jepang. Judha menyampaikan bahwa Bayu Rudialto (34), Nanda Arif Rianto (33), dan Jaka Sandra (23) saat ini ditahan oleh…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah menjadikan program listrik desa sebagai salah satu prioritas utama dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Komitmen ini tercermin dari perintah langsung Presiden kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat elektrifikasi desa di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam pernyataannya…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 sebagai regulasi terbaru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, dan menjadi bagian dari upaya menyempurnakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menegaskan bahwa PP 28/2025 akan menjadi satu-satunya acuan dalam…