Gemanusa

Manokwari – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di wilayah timur Indonesia melalui pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Langkah strategis ini dinilai mampu mendorong kemandirian ekonomi desa, memperkuat inklusi keuangan, serta mengurangi ketimpangan distribusi hasil pertanian dan kelautan. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono mengungkapkan…

Oleh : Loa Murib Pembangunan ekonomi di Papua tidak hanya harus menjangkau kota-kota besar, tetapi juga menyentuh akar rumput di tingkat kampung dan kelurahan. Dalam konteks ini, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis yang patut diapresiasi. Koperasi desa bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan wadah pemberdayaan masyarakat yang mampu menumbuhkan kemandirian, membuka…

Oleh: Marina Sudrajat *) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai bagian dari agenda reformasi sistem peradilan pidana. Pembaruan ini bertujuan menyesuaikan perangkat hukum acara pidana dengan perkembangan kebutuhan hukum, dinamika masyarakat, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Prosesnya dirancang agar berjalan terbuka dan inklusif,…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari proses panjang yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Dalam upaya membenahi sistem hukum acara pidana di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RKUHAP dijalankan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan…

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan proses legislasi sebagai ruang dialog terbuka yang inklusif dan akuntabel. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan RKUHAP dilakukan secara transparan dan dapat dipantau langsung oleh publik melalui kanal resmi milik…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam berbagai forum diskusi publik dan audiensi antara DPR RI, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat sipil sebagai bentuk komitmen terhadap proses legislasi yang transparan dan partisipatif….

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa distribusi Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah mencapai 85 persen dari total sasaran penerima. Capaian ini menjadi indikasi positif bahwa program perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan daya beli pekerja dan menjaga kestabilan ekonomi nasional berjalan sesuai target. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran bantuan subsidi…

Jakarta — Pemerintah mengumumkan sebanyak 15 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) guna mendukung kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi global. Program BSU ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penyaluran bantuan ini telah dilakukan secara bertahap, serta bekerja sama dengan berbagai instansi…

Oleh: Aulia Sofyan Harahap )* Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga roda perekonomian nasional, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah terus memperkuat penyaluran BSU dengan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat agar tujuan utama program ini dapat tercapai, yaitu memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global. Penyaluran…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus mengintensifkan pengawasan terhadap proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan penghasilan rendah pada Juli 2025. Langkah ini dilakukan demi memastikan program bantuan tersebut berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap daya beli masyarakat pekerja.  Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa…