Portal Berita Nusantara
Jakarta – Mahkamah Konstitusi atau MK telah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan itu disampaikan pada Senin (16/10) Keputusan tersebut menuai kritik dari beragam kalangan. Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan soal batasan usia capres cawapres. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (16/10), lembaga itu menolak gugatan soal batas usia Capres Cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Sementara dalam putusan lainnya, MK membolehkan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun maju Capres Cawapres. Putusan lembaga tersebut…
Jakarta — Banjir kritik terjadi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai memperpanjang politik dinasti Presiden Joko Widodo berkuasa. Dalam beberapa putusan MK, terdapat aspek-aspek yang dianggap mendukung dominasi politik dinasti pasca putusan dan kemungkinan pengaruh Presiden terhadap MK karena hubungan kekeluargaan. Pemerhati Sosial Politik, Rustam Ibrahim menyayangkan bagaimana tujuan adanya Mahkamah Konstitusi adalah menciptakan demokrasi…
Oleh: Recky Rumbiak )* Pemerintah Indonesia memiliki beragam program dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diseluruh Indonesia, termasuk di bagian paling timur Indonesia yakni wilayah Papua. Sebagai bagian dari NKRI, pemerintah menegaskan menjadikan seluruh wilayah Papua sebagai prioritas utama dalam pembangunan SDM. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen membawa manfaat yang nyata bagi…
Oleh : Doni Wicaksono )* Gerakan radikalisme berpotensi muncul jelang pemilihan umum 2024. Sehingga hal itu tentunya dapat mengancam keberlangsungan pemilu, yang merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan pesta demokrasi dengan memilih presiden dan anggota legislatif yang baru. Kelompok radikal dan teroris dengan sengaja memecah-belah bangsa agar terjadi kekacauan di masyarakat. Kelompok radikal…
Oleh: Nana Gunawan *) Sejumlah pihak mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah dalam menangani konflik agraria di Pulau Rempang. Pemerintah dinilai berhasil dalam menggali akar persoalan dan memberikan kepastian pada masyarakat lokal yang sebelumnya melakukan unjuk rasa terkait penolakan relokasi proyek Rempang Eco City. Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih mengatakan bahwa penyelesaian masalah…
Oleh : Naomi Leah Christine )* Pemerintah RI memastikan bahwa pengimplementasian UU Cipta Kerja akan mampu mendatangkan dampak yang sangat positif dan nyata bagi seluruh rakyat di Indonesia, utamanya adalah pada mereka para pegiat ekonomi hingga UMKM. Wakil ketua III Satuan Tugas (Satgas) Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Raden Pardede menyampaikan bahwa memang banyak sekali ragam…
Oleh : Moses Waker )* Aparat keamanan dari personel gabungan TNI dan Polri sudah siap untuk menjamin pengamanan akan seluruh TPS yang berada di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya yang terletak di sekitar markas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung. Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII / Cenderawasih, Mayjen TNI…
Oleh : Dina Kahyang Putri )* Demi bisa menjaga kondusifitas dan juga mencegah kemungkinan terjadinya praktik kampanye hitam yang bisa saja dilangsungkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, maka aparat keamanan melakukan penundaan akan proses hukum kepada para peserta Pemilu. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan aturan untuk…
Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )* Kunci sukses untuk bisa menghadirkan pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai adalah dibutuhkan adanya kerja sama secara lintas sektoral secara optimal mulai dari jajaran aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak penyelenggara Pemilihan Umum dan masyarakat luas sendiri termasuk para pemuda. Menyongsong gelaran pesta demokrasi dan kontestasi…
