Pemerintah Terus Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Hadapi Kebijakan Tarif Trump

JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus mengedepankan kepentingan nasional dalam proses negosiasi menanggapi kebijakan tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, kebijakan resiprokal yang telah diumumkan oleh Trump pada awal April 2025 tersebut menaikkan tarif impor di Indonesia hingga 32 persen dan menimbulkan dampak signifikan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator…

Read More

Dukung Transisi Energi, Indonesia Komitmen Optimalkan Geothermal di ISF 2024

Jakarta, – Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024 berhasil mendorong berbagai kesepakatan penting dalam bidang energi berkelanjutan, salah satunya terkait pemanfaatan energi panas bumi atau Geothermal. Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Gigih Udi Atmo, menjelaskan bahwa panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar di Indonesia….

Read More

Jaga Situasi Kondusif, Semua Pihak Perlu Menahan Diri Pasca Pemilu

Oleh: Janu Farid Kesar )* Pasca Pemilihan Umum (Pemilu), menjaga situasi kondusif menjadi kunci penting bagi stabilitas dan kemajuan negara. Semua pihak, tanpa terkecuali, perlu menahan diri dan mengutamakan kedamaian serta kepentingan bersama.  Meskipun hasil Pemilu mungkin memunculkan perbedaan pendapat atau ketegangan politik, menekankan pentingnya dialog dan kompromi akan membantu mencegah eskalasi konflik yang merugikan…

Read More

Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat di Tengah Pelemahan Rupiah

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah telah menegaskan bahwa kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir masih berada dalam batas yang wajar dan tidak mencerminkan adanya gangguan terhadap fundamental ekonomi nasional. Penegasan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terkait depresiasi rupiah yang menembus level Rp16.660 per dolar AS…

Read More

Jangan Terprovokasi, Aksi ‘Indonesia Gelap’ Bisa Rugikan Masyarakat Luas

Oleh : Samuel Christian Galal )* Aksi massa yang mengusung narasi ‘Indonesia Gelap’ terus menjadi sorotan. Dalam kondisi nasional yang stabil, gerakan tersebut justru berpotensi merugikan masyarakat dengan menyebarkan kepanikan yang tidak berdasar.  Upaya provokasi melalui tema Indonesia Gelap dianggap tidak relevan. Pasalnya, hal dapat mengganggu ketertiban sosial dan menciptakan keresahan di tengah upaya pemerintah…

Read More

Makan Bergizi Gratis Stimulus Baru Gerakan Perekonomian Nasional dan Dunia Usaha

Oleh : Septi Nur Aini )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan era Presiden Prabowo bukan sekadar kebijakan populis, tetapi dapat menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian nasional dan dunia usaha. Di balik gagasan mulia untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM, tersembunyi potensi besar yang mampu menggerakkan sektor hulu-hilir, menciptakan lapangan…

Read More

Hindari Politik Uang, Wujudkan Pemimpin Berintegritas

Oleh: Azzahra Qotimah )* Politik uang merupakan salah satu masalah serius yang kerap mencederai proses demokrasi. Praktik ini tidak hanya merusak integritas Pilkada, tetapi juga mengancam keberlanjutan kepemimpinan yang berkualitas. Masyarakat seringkali dihadapkan pada godaan materi singkat, namun konsekuensinya adalah pemimpin yang terpilih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat.  Dibutuhkan komitmen kuat…

Read More

Makan Bergizi Gratis Bangkitkan Perekonomian Daerah

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menilai program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. “Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, program MBG…

Read More

Kenaikan PBB di Sejumlah Daerah  Bukan Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat

Oleh: Effendy Satria )* Ketegangan politik lokal di Kabupaten Pati meningkat setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diumumkan oleh Bupati Sudewo. Kebijakan tersebut awalnya menaikkan tarif hingga 250 persen, langkah yang memicu gejolak di masyarakat. Meskipun kebijakan itu akhirnya dibatalkan, kemarahan sebagian warga terlanjur membesar dan berujung pada tuntutan agar…

Read More