Gemanusa

Oleh : Lingga Pratama )* Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah memberikan manfaat dan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian nasional. UU Cipta Kerja juga merupakan langkah penting dalam menghindari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) yang dapat menghambat perkembangan negara-negara berkembang. Sehingga UU Cipta Kerja sangat penting penerapannya karena berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi…

Oleh : Aulia Rachma Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat akan mengumumkan putusan sidang sengketa Pemilu 2024. Oleh sebab itu, semua pihak wajib menghormati apapun hasil keputusan tersebut mengingat hal tersebut merupakan satu-satunya cara memutuskan hasil perselisihan Pemilu.  Mahkamah Konstitusi salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi sebuah negara untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara…

Oleh: Badi Santoso Masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap proses penyelesaian sengketa politik melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Keyakinan ini didasarkan pada harapan bahwa keputusan yang diambil oleh MK akan bersifat objektif, adil, dan terbebas dari intervensi politik yang tidak diinginkan.  Hal ini mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi hasil Pemilu 2024 dan menggarisbawahi…

Oleh : Manuel Bonay )* Keamanan di Papua merupakan isu kompleks yang melibatkan sejumlah faktor, termasuk sejarah kolonialisme, ketegangan politik, ekonomi, sosial, dan keberagaman budaya. Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintahan era Presiden Jokowi terus berkomitmen menghadirkan keadilan serta menyejahterakan Papua melalui berbagai instrumen kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Diantaranya Otonomi Khusus (Otsus), masifnya pembangunan infrastruktur, serta…

Oleh: Yansen Walerai* Pemerintah membangun kesejahteraan seluruh masyarakat di Papua dengan cara terus mendorong adanya peningkatan bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal di wilayah tersebut. Pasalnya, memang menjadi sangat penting adanya peningkatan kualitas SDM lokal itu berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Jika kualitas dari manusianya tidak meningkat, maka bagaimana mungkin terwujud perbaikan…

Jakarta – Indonesia sebagai negara demokratis memiliki sistem pemilihan umum yang melibatkan partisipasi aktif dari rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Namun, tidak jarang proses pemilihan ini juga menimbulkan perselisihan dan sengketa yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, menjaga kondusivitas dan merajut persatuan menjadi sangat penting menjelang putusan sidang sengketa Pemilu 2024…

Jakarta – Dalam dunia politik, persatuan dan kesatuan masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan negara. Terutama menjelang putusan sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga kondusivitas dan keamanan negara. Dalam konteks politik, seringkali kita mendengar…

Oleh: Eva Kalyna Audrey Aparat keamanan Republik Indonesia (RI) terus berupaya untuk memberantas penyebaran paham radikalisme dan terorisme di Tanah Air. Upaya tersebut teraktualisasi, salah satunya dari bagaimana keberhasilan aparat untuk menangkap sebanyak 7 (tujuh) orang tersangka teroris di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Adanya penangkapan kepada 7 orang tersangka teroris di Sulteng tersebut jelas menjadi…

Oleh: Markus Yelemaken Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI) menginisiasi pembangunan Papua Youth Creative Hub (PYCH), yang mana dalam perjalannya sampai saat ini ternyata mampu untuk memberikan stimulus bagi kemajuan para pemuda di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa sejatinya potensi dari para pemuda di seluruh pelosok negeri adalah sama, meski mereka berasal…

Oleh Mahardika Gunawan )* Mendekati tanggal putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu 2024, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk provokasi yang mungkin muncul, guna menghindari ketegangan sosial dan politik yang lebih besar. Sejak MK berdiri, lembaga ini sudah lima kali menangani perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni tahun 2004,…