Gemanusa

Oleh : Sandra Elisa )* Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat adat sangat penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang damai. Pilkada serentak yang akan berlangsung di berbagai daerah di Indonesia ini memiliki potensi untuk memicu ketegangan politik, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki dinamika sosial yang kompleks. Di sinilah peran masyarakat adat sangat dibutuhkan, sebagai…

Oleh: Aditya Hutomo*) Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dianggap sebagai langkah strategis dalam menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Banyak pihak menilai proyek ini mencerminkan visi jangka panjang Presiden Jokowi untuk mendistribusikan pusat ekonomi dan pemerintahan di luar pulau Jawa. Dalam perencanaan yang matang, pemindahan ibu kota bertujuan mengatasi berbagai tantangan urbanisasi di…

Oleh: Warinus Warabai *( Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai langkah strategis dalam upaya mempercepat penindakan hukum terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) seiring meningkatnya konflik di Papua. Situasi ini memicu ketegangan yang signifikan dan menantang stabilitas di wilayah tersebut. Langkah-langkah pemerintah tersebut menjadi sangat krusial, sebab itu perlu dukungan seluruh elemen…

Oleh : Anggara Putra*) Dalam era digital yang semakin maju, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempatkan digitalisasi sebagai program unggulannya dalam upaya meningkatkan layanan publik. Berbagai kebijakan strategis telah dirancang untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam struktur pemerintahan, bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi infrastruktur ini juga…

Oleh: Silvia AP )* Dalam konteks demokrasi Indonesia yang semakin matang, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dalam memperkuat tatanan politik yang sehat dan inklusif. Upaya bersama yang konsisten diperlukan dalam mendorong agar Pilkada tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik semata, tetapi juga sarana untuk memperkuat persatuan dan kedamaian tanpa…

Oleh: Olivia Sabo Langkah tegas pemerintah dalam mengatasi konflik di Papua, terutama dalam menangani kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), patut mendapat dukungan penuh. Sebagai ancaman yang terus mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Bumi Cenderawasih, OPM tidak hanya mengancam stabilitas nasional, tetapi juga menghambat pembangunan di wilayah yang menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan…

Oleh: Laras Indah Sari )* Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara ditutup pada 20 September 2024. Dalam hal ini, Presiden Jokowi sebagai pemimpin bangsa yang selalu berfokus pada peningkatan kualitas sektor olahraga turut mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan PON XXI sebagai ajang pemersatu bangsa dan momentum kaderisasi atlet-atlet nasional yang dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional…

Oleh: Adam Akbar )* Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada tahun 2020 merupakan salah satu inisiatif besar dari Presiden Jokowi dalam reformasi ekonomi Indonesia. UU ini tidak hanya merangkum berbagai peraturan yang tersebar di banyak undang-undang sebelumnya, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi…

Oleh: Nana Gunawan / Penulis merupakan Pengamat Politik Nusa Bangsa Institut Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sudah di depan mata. Menjelang Pilkada, penyebaran hoaks dan kampanye hitam cenderung kian marak. Hoaks yang bermunculan itu umumnya bukan hanya menyerang tokoh-tokoh politik yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024, melainkan juga menyerang kredibilitas partai politik, ketua partai,…

Oleh: Petir Dominggus / Pemuda Papua / Kontributor Kelompok Bijak Menulis Masyarakat Papua secara tegas menolak keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan dan persatuan Indonesia. Penolakan ini tidak hanya datang dari tokoh-tokoh adat, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat yang melihat OPM sebagai gerakan yang bertentangan dengan semangat…