Penolakan UU TNI Wajib Diselesaikan Lewat Hukum, Demonstrasi Rentan Ditunggangi
Jakarta – Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik. Beberapa kalangan menentang pengesahan undang-undang ini dengan alasan mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pihak yang tidak sepakat dapat menempuh jalur hukum melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa…