Gemanusa

Jakarta – Pakar UI, Dr. Aditya Perdana, dan Pengamat Kebijakan Publik NTT, Dr. Jhon Tuba Helan, bersinergi menolak narasi “Indonesia gelap” dengan pendekatan dialog terbuka dan edukasi kritis. Keduanya menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi harus disalurkan secara konstruktif. Aditya memuji sikap keterbukaan pemerintah terhadap kritik. “Pengakuan Presiden atas kelemahan komunikasi publik, bentuk kedewasaan politik,”…

Jakarta – Narasi “Indonesia gelap” kerap dimanfaatkan untuk memecah-belah masyarakat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Jhon Tuba Helan, menyerukan penolakan provokasi dengan sikap cerdas dan kritis. Mereka menekankan bahwa kritik harus berbasis fakta dan disalurkan lewat saluran resmi. Cucun menegaskan, DPR menyediakan mekanisme hak interpelasi dan…

Jakarta — Narasi pesimistis bertajuk “Indonesia Gelap” yang belakangan ramai digaungkan di ruang publik dinilai tidak berdiri di atas dasar yang objektif. Ketua Umum Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (PP TIDAR), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyebut narasi tersebut sengaja digoreng oleh kelompok yang tidak menyukai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Menurut saya, narasi Indonesia Gelap adalah sebuah…

Jakarta – Isu “Indonesia gelap” belakangan mengemuka di berbagai platform, hingga menyulut kekhawatiran di kalangan masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, bersama Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Dr. Aditya Perdana, menolak narasi tersebut dengan pendekatan yang lebih dewasa dan solutif. Keduanya menekankan bahwa kritik harus dikelola secara terstruktur agar tidak menjadi bahan provokasi….

Jakarta – Menolak provokasi “Indonesia gelap” bukan hanya soal menepis tudingan, tetapi juga membangun dialog dan edukasi berbasis fakta. Wakil Ketua Umum MUI, Dr. KH. Marsudi Syuhud, MM, bersama Pengamat Kebijakan Publik NTT, Dr. Jhon Tuba Helan, menginisiasi langkah kolaboratif untuk meredam ketakutan yang merugikan semangat kolektif. Marsudi menekankan peran agama dalam menyebarkan pesan optimisme….

Oleh: Nancy Mayesi  Dalam beberapa waktu terakhir, ruang digital dan jalanan Indonesia diramaikan oleh aksi bertajuk “Indonesia Gelap”. Gerakan ini memicu perhatian publik, terutama dari kalangan generasi muda yang semakin sadar terhadap isu sosial dan politik. Munculnya gerakan protes semacam ini tentu menjadi indikator hidupnya demokrasi, di mana kebebasan berekspresi dan aspirasi tetap terjaga. Namun,…

Oleh: Latea Latra *) Di persimpangan antara harapan kolektif dan wacana pesimisme, narasi ‘Indonesia Gelap’ mencuat sebagai upaya agitasi psikologis yang menyesatkan publik. Klaim ini bukan sekadar kritik atas kebijakan, melainkan skema propaganda terselubung untuk menimbulkan ketakutan masal dan menggoyang stabilitas negara. Pemerintah dan sejumlah akademisi telah mewanti-wanti akan bahaya narasi ini, yang tidak sejalan…

Oleh: Wignyan Wiyono *) Di tengah upaya membangun optimisme dan persatuan, muncul narasi “Indonesia Gelap”. Gerakan ini bukan kritik konstruktif, melainkan upaya adu domba yang merusak kohesi nasional. Narasi pesimistis itu kerap dipicu oleh pihak-pihak yang menolak kehadiran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bukan atas dasar fakta objektif, melainkan motivasi politik sempit. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Ketua…

Jakarta – Dalam menghadapi narasi “Indonesia gelap,” Wakil Ketua Umum MUI, Dr. KH. Marsudi Syuhud, MM, dan Pakar Komunikasi Politik UI, Dr. Aditya Perdana, menekankan kolaborasi antara moral-religius dan strategi komunikasi yang efektif. Keduanya sepakat bahwa menolak provokasi membutuhkan sinergi lintas institusi. Marsudi menjelaskan bahwa ekspektasi berlebih kerap memicu narasi pesimisme, terutama di tengah tekanan…

Jakarta – Di tengah riuh narasi pesimisme yang menggambarkan kondisi nasional seakan “Indonesia gelap,” Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua Umum MUI Dr. KH. Marsudi Syuhud, MM, sepakat menolak provokasi tersebut dengan cara yang elegan dan konstruktif. Mereka menegaskan bahwa kritik harus ditempatkan dalam kerangka dialog dan mekanisme resmi, bukan sekadar retorika…