Gemanusa

Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 dinilai sebagai langkah strategis memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR RI, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya, menegaskan pentingnya revisi ini untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak para pekerja migran yang kerap menghadapi tantangan serius. “Sebagai…

Oleh: Firly Tsaqila )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka terus menunjukkan hasil nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Salah satu capaian penting yang kini menjadi sorotan adalah keberhasilanpenyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun pemerintahan, tercatat lebih dari 129 ribuunit rumah subsidi telah berhasil direalisasikan, menjadi bukti komitmen kuatpemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama di bidang perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikanbahwa percepatan pembangunan rumah subsidi merupakan prioritas utama pemerintahdi bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.  Menurut Presiden, pemerintah menilai hunian layak dan terjangkau bukan hanyakebutuhan dasar, tetapi juga fondasi kesejahteraan keluarga Indonesia. Karena itu, kuota rumah subsidi tahun ini ditingkatkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Peningkatan tersebut mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadapmasyarakat kecil yang selama ini kesulitan mengakses perumahan. Dari awal tahun hingga 15 September, realisasi akad dan pembangunan telahmencapai lebih dari 221 ribu unit, termasuk rumah yang sudah diserahkan, sedangdalam proses pembangunan, serta yang telah mendapat persetujuan kredit. Angka inimenggambarkan efektivitas kebijakan dan kerja nyata di lapangan. Pemerintahmemastikan bahwa setiap unit rumah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan. Untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga memperkenalkan terobosan baru melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Maruarar menjelaskan bahwa kebijakan senilaiRp130 triliun ini merupakan sejarah baru, karena untuk pertama kalinya KUR diarahkankhusus bagi sektor perumahan rakyat. Program ini mencakup dukungan dari sisi suplaimaupun permintaan agar industri perumahan tumbuh lebih cepat dan inklusif. Dari sisi suplai, sekitar Rp117 triliun dialokasikan untuk membantu kontraktor, pengembang, dan toko bangunan mendapatkan akses modal dengan bunga yang disubsidi hingga 5 persen. Dengan skema ini, pelaku sektor perumahan dapatmeminjam dengan bunga sekitar 6 persen saja. Kebijakan tersebut diharapkan menjagastabilitas harga rumah agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendahsekaligus memperkuat rantai pasok industri konstruksi nasional. Sedangkan dari sisi permintaan, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaanbagi masyarakat yang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha, sepertihomestay, rumah makan, atau warung. Dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dan bunga ringan sebesar 6 persen, kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakatmemiliki rumah, tetapi juga memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraanmelalui kegiatan ekonomi produktif di tingkat rumah tangga. Pendekatan inimencerminkan perhatian Presiden Prabowo terhadap penguatan ekonomi rakyat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa sektor perumahan rakyat menjadi prioritas utama PresidenPrabowo. Pemerintah menyadari bahwa hingga kini masih banyak warga yang belummemiliki rumah layak huni, sehingga langkah percepatan harus terus dilakukan. AHY menilai bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol kesejahteraandan kehormatan keluarga Indonesia. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagaiskema pembiayaan agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses kepemilikan rumah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari gubernurhingga bupati dan wali kota, untuk bersama-sama mengawal program ini. Pembangunan perumahan rakyat diharapkan tidak hanya mengurangi backlog rumahnasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di berbagai sektor terkait. Selain fokus pada pembangunan fisik rumah, pemerintah juga menekankan pentingnyaintegrasi antara kebijakan perumahan dan tata ruang. AHY menjelaskan bahwapenyediaan lahan harus dikelola secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih. Pemerintah juga memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, fasilitas publik, serta akses transportasi yang memadai. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga bisa hidup di lingkungan yang nyaman, aman, dan produktif. Dari sisi pembiayaan, dukungan juga datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terus memperkuat pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan (FLPP). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa hingga September 2025, realisasi penyaluran FLPP telahmencapai Rp24,8 triliun, dengan total 192.700 unit rumah yang sudah disalurkankepada masyarakat berpenghasilan rendah. Angka tersebut setara dengan lebih dari 50 persen dari total target 350.000 unit rumah yang direncanakan tahun ini. Menurut Suahasil, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran di sisa tahunanggaran 2025 agar target terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektorkeuangan negara turut memainkan peran penting dalam memperkuat pembiayaanperumahan rakyat.  Capaian 129 ribu unit rumah subsidi yang telah terwujud menjadi simbol awalkeberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menunaikan janji kampanye untukmenyediakan hunian layak bagi rakyat. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakanterhadap rakyat kecil bukan sekadar wacana, tetapi dibuktikan melalui langkah nyata di lapangan. Dengan peningkatan kuota, percepatan realisasi, serta inovasi pembiayaanyang inklusif, kebijakan perumahan di era Prabowo-Gibran telah memasuki fase baruyang lebih progresif. )* Analisis Kebijakan Publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas nasional di tengah maraknya aksi demonstrasi yang berujung anarkis. “Saya sudah perintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas setiap aksi anarkis yang merugikan masyarakat dan mengancam persatuan bangsa,” ujarnya. Prabowo kemudian menekankan bahwa tindakan anarkis tidak bisa dibiarkan berkembang karena merugikan rakyat sendiri. “Kita tidak…

Jakarta – Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran (Pragib), Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat konsolidasi regional untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan telah berlangsung di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi pusat–daerah. Sebanyak 8.000 peserta hadir, terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan…

Oleh: Bara Winatha*) Kasus kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, memicu perhatian serius dari publik. Pemerintah, DPR, hingga aparat penegak hukum bergerak cepat merespons persoalan ini demi melindungi keselamatan masyarakat, lingkungan, serta menjaga kepercayaan dunia terhadap standar keamanan Indonesia. Kejadian ini menjadi momentum bagi negara untuk menegaskan komitmennya bahwa…

Oleh : Ensy Wamena Aparat keamanan terus memperketat patroli yang bertujuan untuk mencegah masuknya logistik dan juga senjata api (senpi) kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sehingga, dengan adanya pengetatan patroli dari aparat keamanan tersebut, menjadikan OPM kesulitan mendapatkan logistik ataupun menyelundupkan senpi ilegal yang mereka gunakan untuk menyerang dan melancarkan banyak aksi biadab pada warga…

Oleh: Safira Widyastini )* Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menempuh jalur negosiasi terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap produk-produk asal Indonesia. Dalam menghadapi tarif resiprokal sebesar 32% yang dikenakan AS, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui diplomasi, daripada menempuh jalur retaliasi yang berpotensi merugikan kedua…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari proses panjang yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Dalam upaya membenahi sistem hukum acara pidana di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RKUHAP dijalankan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan…

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan saat ini diharapkan mampu membawa manfaat luas bagi masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Program ini mencakup penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, balita, dan siswa sekolah melalui pembangunan dapur MBG di berbagai daerah. Anggota Komisi IX DPR RI,…

Oleh : Julvri Liben )* Dukungan terhadap upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua adalah langkah penting untuk memastikan bahwa wilayah Papua dapat berkembang sejajar dengan wilayah lain di Indonesia. Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman budayanya. Namun, kesejahteraan masyarakat Papua masih menjadi tantangan yang serius….