Gemanusa

Oleh : Adrian Kurniawan )* World Water Forum (WWF) atau Forum Air Dunia ke-10 di Bali berperan penting dalam membentuk kebijakan dan tata kelola air secara global. WWF menyediakan platform bagi negara-negara, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam tata kelola air. Sehingga hal ini memungkinkan adopsi solusi yang…

Kebijakan Strategis Pemerintah dinilai sudah cukup antisipatif, khususnya dalam konteks antisipasi dari sisi kelangkaan produksi dan masa tanam yang tertunda, terutama menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Hal tersebut dikatakan Pakar Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastadi, dalam sebuah wawancara bertema ‘Menjaga Ketahanan Pangan Nasional’, dengan Radio Elshinta (13/03). Tahun 2024 ini, menurut Fithra, pemberian…

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmen menghentikan ekspor karet mentah demi memastikan nilai tambah dinikmati langsung oleh rakyat Indonesia. Pabrik pengolahan karet berskala nasional kini siap beroperasi dengan kapasitas mengolah ribuan ton bahan baku setiap bulan. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong hilirisasi industri, menciptakan lapangan kerja, dan mengoptimalkan potensi perkebunan karet nasional. Kepala Dinas Pertanian…

Oleh : Davina G World Water Forum Ke-10 di Bali pada 18-24 Mei 2024 diharapkan akan menghasilkan berbagai solusi masalah air termasuk sanitasi dan bencana alam terkait air, serta menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat di negara-negara peserta forum. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya mempersiapkan dengan baik ketersediaan infrastruktur…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. UMKM memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi yang sangat signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Wamen UMKM), Helvi Moraza mengungkapkan skema…

Jakarta – Keberadaan UU Cipta Kerja diyakini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Pakar Demografi Sosial-Ketenagakerjaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nawawi, M.A., Ph.D. mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan jalan keluar dari konflik industrial yang selama ini terjadi di Indonesia. “UU ini adalah jalan keluar bagaimana kita bisa menciptakan iklim investasi dan bisnis yang tujuannya…

JAKARTA – Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wajah kebijakan fiskal nasional menunjukkan arah baru yang lebih terukur dan produktif. Pemerintah menempatkan efisiensi anggaran sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memastikan setiap rupiah dari kas negara bekerja efektif untuk kepentingan rakyat. Langkah konkret ini ditandai dengan keluarnya…

Oleh : Samuel Christian Galal )* Partisipasi seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 penting untuk diwujudkan. Hal ini diperlukan untuk terus mendorong kemajuan wilayah atau daerahnya masing-masing. Kemajuan suatu daerah sangat bergantung dengan adanya pemimpin wilayah yang berintegritas. Hal tersebut hanya dapat terwujud dengan besarnya partisipasi aktif masyarakat mengikuti…

Oleh :  Faruq Arfiansyah )* Presiden Jokowi secara resmi membuka Indonesia Sustainability Forum (ISF) pada 5 September 2024. Dalam Forum yang mempertemukan banyak pemangku kepentingan tersebut, Indonesia kembali mempertegas komitmennya terhadap isu keberlanjutan dan transisi energi hijau.  ISF yang digelar sejak 5-6 September 2024 di Jakarta diyakini akan menghasilkan banyak hal positif bagi isu-isu keberlanjutan dan…

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati hingga 250 persen sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah dan tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Penegasan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menghormati otonomi daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan di daerah berpihak pada…