Gemanusa

Jakarta – Pengamat kebijakan Publik Riko Noviantoro mengingatkan bahwa pengibaran bendera One Piece tak bisa dipandang sebatas ekspresi budaya pop. Bila tidak memahami aturan hukum yang berlaku, pengibaran bendera fiksi tersebut justru bisa berujung pidana. Dalam konteks kenegaraan, simbol-simbol nasional seperti bendera Merah Putih memiliki kedudukan yang tak bisa disamakan dengan simbol fiksi atau budaya…

Jakarta — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, polemik pengibaran bendera bajak laut bertema One Piece mengusik kesakralan simbol negara. Sejumlah tokoh nasional angkat bicara, menyerukan penolakan terhadap tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap Merah Putih dan nilai-nilai kebangsaan. Tokoh hukum dan aktivis antikorupsi, Mohammad Trijanto, menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk…

Jakarta – Kemerdekaan Indonesia didapatkan dari hasil perjuangan panjang para Pahlawan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia saat itu, bukan oleh karakter fiksi bajak laut. Pengibaran bendera karakter anime atau budaya asing, dinilai kurang tepat dalam konteks perayaan kemerdekaan nasional. Badan Siber Ansor, Divisi Digital Nahdlatul Ulama (NU), mengingatkan agar menjelang HUT ke-80 RI, urgensi menjaga…

JAKARTA, Belakangan ini viral di media sosial fenomena pengibaran bendera bajak laut (One Piece) jelang momen sakral peringatan hari kemerdekaan RI ke-80. Video dan foto pengibaran bendera tersebut di berbagai tempat beredar di media sosial. Sejumlah pihak menilai bahwa fenomena ini menyimpan potensi bahaya laten terhadap semangat nasionalisme. Namun ada juga yang menilai hanya sebatas…

Oleh: Muammar Ridho Darmawan Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi meluncurkan program rumah subsidi khusus yang diperuntukkan bagi da’i, guru ngaji. Program ini merupakan wujud apresiasi pemerintah terhadap kontribusi besar yang selama ini telah diberikan oleh para tokoh agama tersebut dalam membina umat dan menjaga moral…

Sorong – Pemerintah terus memperkuat komitmen terhadap peningkatan gizi anak-anak di wilayah Papua melalui percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Papua Barat Daya, langkah konkret ditunjukkan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG yang diketuai Wakil Gubernur. Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, menyebut pembentukan…

Oleh : Martha Wamber )* Langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat Daya menandai fase baru pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG yang dipimpin langsung oleh pejabat tinggi daerah menjadi indikasi bahwa program ini bukan sekadar janji, melainkan bagian integral…

Jakarta – Persetujuan DPR RI terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai sebagai upaya menyejukkan situasi nasional dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Pengamat Politik dan Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, Khalid Zabidi, menyebut keputusan ini…

Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai sebagai keputusan konstitusional yang menunjukkan pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat. “Pemberian amnesti dan abolisi oleh pemerintah termasuk kepada Hasto Kristiyanto…

Oleh: Rania Zhafira )* Kebijakan pengampunan yang diambil Presiden Prabowo Subianto terhadap dua tokoh nasional, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, menuai dukungan dari sejumlah pihak yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata keadilan restoratif. Melalui mekanisme konstitusional, Presiden mengajukan surat resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan…