Gemanusa

Jakarta – Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik. Beberapa kalangan menentang pengesahan undang-undang ini dengan alasan mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pihak yang tidak sepakat dapat menempuh jalur hukum melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa…

Oleh: Dimas Permana )* Maraknya praktik judi daring di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan kestabilan sosial-ekonomi bangsa. Dalam laporan terbarunya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, jumlah pemain judi daring di Indonesia telah menembus angka 11 juta orang. Fenomena ini memperlihatkan betapa masifnya…

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai melangkah nyata dalam merespons “17+8 Tuntutan Rakyat” yang digaungkan buruh dan masyarakat pada Agustus–September 2025. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan disiapkan sebagai wujud keseriusan pemerintah mendengarkan suara buruh sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa sejumlah tuntutan buruh kini sudah masuk mekanisme pemerintah. Menurutnya, usulan…

Oleh : Putu Wardana )* Indonesia-African Forum (IAF) ke-2 yang digelar di Bali pada 1-3 September 2024 bersamaan dengan High-Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF MSP) merupakan momentum penting bagi Indonesia dan negara-negara Afrika untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas. Acara ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan biasa, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam…

JAKARTA – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menyayangkan adanya dorongan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sarat sentimen politik. “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban. Harus ikuti aturan konstitusi dan jangan sampai…

Kebijakan Strategis Pemerintah dinilai sudah cukup antisipatif, khususnya dalam konteks antisipasi dari sisi kelangkaan produksi dan masa tanam yang tertunda, terutama menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Hal tersebut dikatakan Pakar Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastadi, dalam sebuah wawancara bertema ‘Menjaga Ketahanan Pangan Nasional’, dengan Radio Elshinta (13/03). Tahun 2024 ini, menurut Fithra, pemberian…

PAPUA BARAT – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan strategis seperti Raja Ampat. Langkah penghentian sementara kegiatan tambang oleh PT Gag Nikel menjadi sinyal bahwa setiap investasi harus tunduk pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekologis. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil risiko…

Jakarta — Program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian layak, tetapi juga menjadi lokomotif baru penciptaan jutaan lapangan kerja di Indonesia. Inisiatif ambisius ini disambut antusias oleh mayoritas pelaku industri, kementerian terkait, serta masyarakat luas sebagai solusi konkret dari pemerintah, pengembang, kementerian teknis,…

Oleh: Dian Cahyo Purnama Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya untuk mereka yang berada di kelas bawah melalui program Sekolah Rakyat.  Program ini dirancang bukan hanya untuk menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga sebagai langkah secara konkret untuk dapat memutus…