Gemanusa

Jakarta – Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berkomitmen untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp109 triliun pada tahun 2024. Langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi yang ada. Melalui jaminan tersebut, diharapkan UMKM dapat mengakses sumber daya yang lebih…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah Prabowo-Gibran memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk memperbaiki sektor ekonomi nasional dalam Program Asta Cita, termasuk bagi para pengusaha UMKM. Dalam hal ini Asta Cita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan juga Asta Cita keenam khususnya dalam hal mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mengacu pada…

Oleh: Naurah Salma Amalia*) Dalam era globalisasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta telah bersinergi untuk mendorong UMKM menembus pasar internasional, membuka peluang baru bagi produk lokal untuk bersaing di kancah global. Berbagai inisiatif dan dukungan konkret telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing…

Oleh  : Deka Prawira )* Adanya seruan aksi Indonesia Gelap patut diwaspadai sebagai potensi disrupsi terhadap stabilitas nasional. Di tengah berbagai isu yang berkembang, masyarakat perlu berhati-hati terhadap kemungkinan provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Berbagai kepentingan politik sering kali menjadikan demonstrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yang tidak selalu selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Beberapa kelompok kepentingan…

Jakarta – Dukungan penuh dari berbagai pihak diperlukan agar program makan siang bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan lancar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kontribusinya dalam mendukung keberhasilan program ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa sektor jasa keuangan akan diarahkan untuk berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan dan…

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang dinilai sebagai investasi signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia. Program ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat menjadi pembicara dalam acara World Government Summit 2025.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG yang tampak sederhana ini memiliki dampak besar bagi…

Oleh : Ricky Rinaldi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar program bantuan pangan biasa. Ini adalah gerakan besar untuk menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan tujuan memberikan akses makanan bergizi kepada seluruh anak Indonesia, program ini diharapkan mampu menekan angka…

Oleh : Hanifah )* Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meluncurkan berbagai program yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan gizi. Salah satu inisiatif penting yang diperkenalkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk memastikan masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi…

Jakarta – Pemerintah mendapatkan apresiasi dari kalangan akademisi atas langkah cepatnya dalam merespons aspirasi kesejahteraan dosen, khususnya terkait pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dianggap sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di perguruan tinggi. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang telah disetujui oleh Kementerian…

Jakarta – Pemerintah Prabowo-Gibran memastikan pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2,5 triliun. Komitmen pemerintah ini disambut dengan antusias oleh dosen ASN yang telah menanti pencairan Tukin selama lima tahun. Proses pencairan Tukin dosen tersebut masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai…