Gemanusa

JAKARTA – Upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terus dilakukan dengan mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Melalui program-program strategis dan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya serap tenaga kerja, baik di kota besar maupun pedesaan. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno,…

Oleh : Deka Prawira )* Pemerintah semakin memperkuat strategi penciptaan lapangan kerja melalui berbagai terobosan konkret yang menyasar langsung kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat di daerah. Upaya ini terlihat dari peluncuran skema pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK), optimalisasi program prioritas nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, serta kolaborasi lintas kementerian…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan fokus mendorong ekonomi produktif dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dalam dokumen Rancangan APBN yang telah dibahas bersama DPR, total belanja negara tahun depan ditetapkan sebesar Rp3.820 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan belanja dari tahun sebelumnya dan sekaligus menjadi…

Oleh: Kristian Romero Tampubolon )* Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini berada di fase kritis menjelang berlakunya KUHP baru pada Januari 2026. Dengan momentum ini, kebutuhan untuk menyelaraskan hukum acara pidana menjadi semakin mendesak. Pemerintah menyadari harapan besar publik agar revisi ini tidak sekadar mengubah ketentuan hukum, tetapi juga membangun sistem peradilan yang…

Oleh: Raka Mahadewa )* Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai babak penting dengan dibahasnya RKUHAP secara terbuka dan inklusif. Upaya ini bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. RKUHAP hadir sebagai pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum acara pidana, yang telah…

Oleh: Rafif Ramadhan)* Sekolah Rakyat digagas sebagai bagian dari Instruksi Presiden No.8 Tahun 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos), untuk menyediakan pendidikan berkualitas setara sekolah unggulan bagi masyarakat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Program ini dapat berjalan melalui koordinasi lintas kementerian terutama antara Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan…

Oleh: Mahmud Sutramitajaya )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui strategi hilirisasi yang terintegrasi dengan penguatan industri. Salah satu langkah konkret adalah dengan menyiapkan 18 proyek strategis di berbagai sektor vital, mulai dari mineral dan batu bara, transisi energi, hingga sektor kelautan, perikanan, dan pertanian. Langkah ini mendapat…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanfaatkan keberadaan Sekolah Rakyat sebagai sarana strategis untuk memperluas edukasi literasi digital kepada generasi muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap penggunaan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif. Kepala Badan Pengembangan…

Oleh: Muhammad Indra Cahya )* Pendidikan adalah hak setiap anak yang wajib dijamin negara. Meskipun akses pendidikan terus diperluas, sejumlah anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam mencerdaskan bangsa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program Sekolah Rakyat….

Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI. Ia menepis kekhawatiran sebagian kalangan sipil yang menilai pasal tersebut membuka ruang militer masuk ke…