Gemanusa

Oleh: Maskawi Syaifuddin *) Pemerintah Indonesia tengah mendorong terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola secara modern dan terintegrasi. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini diharapkan mampu memperluas akses terhadap berbagai layanan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi desa melalui pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Inisiatif ini diproyeksikan mampu membuka antara 1 hingga 2 juta lapangan pekerjaan baru di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengatakan…

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) resmi meluncurkan situs web kopdesmerahputih.kop.id sebagai platform nasional pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, di kantor Kemenkop, HR Rasuna Said, Jakarta. “Pada kesempatan ini kami melakukan kick-off peluncuran platform kopdesmerahputih.kop.id yang menjadi situs resmi untuk pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Budi. Situs ini menjadi dashboard nasional yang…

Jakarta – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah konkret untuk memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kerja Indonesia di tengah dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang. Satgas ini dirancang untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menangani kasus PHK, sekaligus memperluas peranannya ke isu-isu strategis lainnya, termasuk penciptaan lapangan kerja. Menteri…

Oleh : Fani Amira )* Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman resesi yang terus membayangi, pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Langkah ini tidak hanya mencerminkan kesigapan pemerintah dalam merespons situasi darurat ketenagakerjaan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri nasional. Presiden…

Oleh : Dirandra Falguni )* Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional yang semakin kompleks, Pemerintah mengambil langkah progresif dengan mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Gagasan pembentukan satgas ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya antisipatif terhadap potensi gelombang PHK massal di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat perang…

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali mencuat ke permukaan, seiring dengan upaya DPR RI periode 2024–2029 yang berkomitmen menyusun regulasi baru yang lebih adil dan modern. Salah satu fokus penting dari RUU ini adalah memperkuat peran advokat dalam sistem peradilan pidana serta menegaskan fungsinya sebagai penjaga hak asasi…

Jakarta, DPR RI memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memastikan pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara…

Oleh Mustika Annan )* Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah memasuki tahap penting dalam proses legislasi nasional. Dalam berbagai pernyataan resmi, para pemangku kepentingan dari legislatif dan kalangan akademisi menegaskan bahwa penyusunan RUU ini tidak hanya menjadi agenda hukum semata, tetapi juga mencerminkan semangat demokrasi dan keterbukaan yang semakin kuat di…

Oleh: Abil Hutabarat* Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) merupakan salah satu produk legislasi terpenting dalam periode pemerintahan saat ini. Sebagai hukum acara pidana, KUHAP menjadi instrumen utama yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Oleh karena itu, revisi KUHAP tidak hanya bersifat teknis, tetapi…