Gemanusa

Oleh: Arman Panggabean )* Di tengah gencarnya isu negatif mengenai kondisi Indonesia, pemerintah justru menghadirkan fakta-fakta yang menunjukkan arah pembangunan nasional bergerak maju dan terukur. Selama 150 hari pertama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah capaian penting berhasil diraih, memberikan bukti nyata bahwa narasi tentang “Indonesia gelap” tidak berlandaskan realitas. Pemerintah bekerja secara progresif dan…

Jakarta – Upaya pemerintah dalam memberantas judi daring atau judi online terus menunjukkan hasil signifikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa pemblokiran rekening tersebut merupakan bagian dari…

Jakarta — Perang melawan Judi Daring kini tak hanya menjadi urusan aparat penegak hukum dan pemerintah, namun juga telah melibatkan tokoh-tokoh agama sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan masyarakat dari jeratan perilaku menyimpang ini.Gubernur Jambi Al Haris dengan tegas mengajak para dai dan penceramah untuk turut berperan aktif memberantas Judi Daring melalui pendekatan keagamaan. Ia menekankan…

*) Oleh : Andi Mahesa Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menunjukkan ketegasannya dalam memerangi praktik judi online (judol) yang semakin meresahkan masyarakat. Terbaru, PPATK berhasil memblokir 5.011 rekening yang terkait dengan dua jaringan judi daring terorganisir dengan total nilai transaksi mencapai Rp633 miliar. Langkah ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah…

Jakarta, — Pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasan dan respons cepat dalam menghadapi kebijakan tarif dagang Presiden AS Donald Trump yang sempat mengganggu stabilitas ekonomi global. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, tim ekonomi nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengambil langkah konkret dalam diplomasi ekonomi untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat hubungan strategis…

Oleh : Andi Mahesa )* Penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah produk impor dari negara mitra, termasuk Indonesia, merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif dan berdaya saing. Bagi Indonesia, keputusan ini bukan hanya angin segar, tetapi juga momentum penting untuk memperbaiki…

Oleh : Andika Pratama )* Pemerintah menunjukkan ketangguhan dan kecermatan dalam menyikapi dinamika kebijakan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif proteksionis yang kembali digaungkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam iklim global yang sarat ketidakpastian, strategi diplomasi ekonomi yang diterapkan Indonesia terbukti menjadi pendekatan yang tidak hanya defensif, tetapi juga konstruktif dalam menjaga keberlanjutan…

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang, mengapresiasi keputusan Komisi III DPR RI yang menyetujui usulan agar advokat diberikan hak imunitas dalam menjalankan profesinya. “Dalam RDPU tadi, kami sangat apresiasi usulan dari Peradi SAI diterima oleh Komisi III, yaitu advokat itu punya hak imunitas, tidak…

Oleh: Yusran Pratama )* Upaya pembaruan sistem hukum di Indonesia kembali menunjukkan kemajuan strategis dengan ditargetkannya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tahun ini. Pemerintah dan DPR menyadari bahwa revisi KUHAP adalah keniscayaan agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku efektif pada Januari 2026. Sinkronisasi kedua instrumen…

Oleh: Indira Sari )* Pemerintah terus meneguhkan komitmennya dalam membangun sistem peradilan pidana nasional yang adil, modern, dan transparan. Salah satu wujud konkret dari langkah ini adalah pembaruan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan melengkapi berlakunya KUHP baru pada 2026 mendatang. Pembaruan ini bukan hanya penting sebagai upaya harmonisasi…